Wali Kota Ternate Mendengar, Respon Keluhan Massa Aksi Terkait Lahan Ubo-Ubo

Katasatu- Wali Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut), Tauhid Soleman, turun langsung mendengar aspirasi mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Kota Ternate, Senin (01/09/2025).

Ratusan mahasiswa ini menyampaikan beberapa point tuntutan, mulai dari isu lingkungan, hingga konfilik agraria atau konfilik lahan di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, antara warga dengan Polda Maluku Utara.

Ratusan massa aksi diajak hearing terbuka bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dan pejabat Forkopimda Maluku Utara yang berlangsung di jalan depan kantor DPRD Kota Ternate.

Di hadapan ratusan massa aksi, orang nomor satu di lingkup Pemkot Ternate itu mengapresiasi mahasiswa yang menyuarakan pendapat dengan damai dan tertib, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Polri dan TNI yang mengawal jalannya aksi.

Menurutnya Wali Kota Ternate dua periode ini, aksi yang dilakukan mahasiswa sedianya bisa berlangsung damai bila direspon dengan dialog seperti melalui hearing terbuka seperti ini.

“Alhamdulillah, justru dialog seperti ini menjadi solusi bagi kita untuk bisa meredakan ketegangan, karena ada aspirasi yang tersampaikan kemudian ada feedback yang disampaikan,” ucap Tauhid.

Tauhid pun menjawab aspirasi yang disuarakan massa aksi mahasiswa. Salah satunya mengenai persoalan sengketa lahan di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Ternate Selatan, antara warga dengan Polda Maluku Utara.

Tauhid yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Ternate ini menegaskan pemerintah tidak akan menutup mata terkait sengketa lahan di Kelurahan Ubo-Ubo.

Ia mengaku aspirasi itu sudah dia tanyakan langsung solusinya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat beberapa waktu lalu berkunjung ke Ternate.

“Saya sudah sampaikan, minta solusi terkait dengan tanah Ubo-Ubo seperti apa itu saya pertanyakan langsung ke pak menteri,” terangnya.

Menteri Nusron kata Tauhid, telah menawarkan solusi agar lahan yang diklaim milik Polda Maluku Utara dan kini ditempati atau dikuasai oleh warga ini dapat diproses hak pengelolaan lahan (HPL).

“HPL sehingga di atas HPL itu lah hak guna bangunan, itulah solusi yang paling terpenting,” katanya.

Tauhid menyebutkan, dengan begitu maka masalah lahan di Ubo-Ubo oleh masyarakat yang menempatinya tidak lagi ada rasa keraguan.

“Ada kepastian terkait penanganan tanah yang ada di Ubo-Ubo, jadi lewat HPL itu jauh lebih aman,” terangnya.

Usai hearing, aksi mahasiswa ini pun berangsur bubar dengan tertib. ***