Wagub Malut Ingatkan OPD Rasional dalam Serap Anggaran

Katasatu- Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) di Sofifi, Rabu (03/09/2025). Ia menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu merasionalisasi penyerapan anggaran sesuai prioritas pembangunan.

Sarbin menilai, rapat Monev bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum strategis untuk menakar sejauh mana program pembangunan daerah berjalan.

“Seluruh OPD, terutama OPD teknis, harus mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada. Target memang belum sepenuhnya tercapai, tetapi dengan kerja keras kita semua, akhir tahun harus mampu dimaksimalkan,” ungkapnya.

Sarbin mengingatkan, penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 harus berangkat dari realitas kemampuan fiskal daerah. Dengan begitu, belanja pemerintah benar-benar terarah, efisien, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“APBD-P bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan kekuatan keuangan daerah,” tegasnya.

Selain isu anggaran, rapat turut menyoroti program pemberdayaan wirausaha muda yang digagas Dinas Pemuda dan Olahraga. Program ini menghadirkan pelatihan bisnis online dan offline, serta kisah sukses alumni yang berhasil mengembangkan usaha secara mandiri. Tahun ini, sebanyak 25 kelompok dan 27 individu wirausaha muda akan mendapatkan dukungan program tersebut.

Wagub menutup rapat dengan penegasan, kunci keberhasilan pembangunan terletak pada efisiensi, sinergi, dan akuntabilitas.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Monev kali ini dihadiri jajaran OPD lintas sektor, mulai dari Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro Pemerintahan, Satpol PP, hingga perwakilan Dispora Malut. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaborasi dalam mengawal jalannya pembangunan daerah. ***