Gubernur Sherly Tegaskan Fokus APBD-P 2025 untuk Belanja Publik

Katasatu- Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta mendukung program prioritas nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Sherly sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD-P TA 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Malut, Selasa (02/09/2025).

Sherly mengawali penjelasannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan catatan dan masukan strategis terkait arah kebijakan anggaran daerah.

Menurut orang nomor satu di lingkup Pemprov Malut ini, masukan tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD.

Optimalisasi Pajak Daerah

Menanggapi pandangan Fraksi PKS dan PDIP soal kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah serta adanya penurunan DAU-DAK sebesar Rp245 miliar, Sherly menegaskan bahwa Pemprov Malut tengah melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif-efisien.

“PAD Malut masih rendah karena banyak potensi yang belum tergarap, seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor. Fokus kami bersama Wakil Gubernur di tahun 2026 adalah mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak lagi terjadi potential loss,” jelasnya.

Sherly mengaku sudah berkoordinasi dengan Bapenda dan Kementerian terkait untuk menagih pajak yang selama ini terlewatkan, termasuk dengan mengumpulkan seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Terkait efektivitas pajak kendaraan bermotor yang baru menyentuh 27 persen, Sherly mengungkapkan langkah tegas telah diambil dengan melakukan penyegaran seluruh Kepala Samsat di kabupaten/kota.

“Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus mendongkrak penerimaan daerah,” ujarnya.

Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Dalam bidang pendidikan, Pemprov Malut akan merenovasi 61 SMK/SLB di sejumlah titik, sekaligus menyiapkan pembangunan fasilitas pendidikan baru. Sherly menyebut, APBD-P juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 3.000 rumah ASN, 20 hektare lahan untuk Sekolah Garuda, 15 hektare untuk Sekolah Rakyat, serta 15 hektare untuk Sekolah Olahraga.

“Ini sekaligus bagian dari persiapan Maluku Utara menjadi tuan rumah Pra-Popnas Regional Timur tahun 2026,” ungkapnya.

Selain itu, Rp23 miliar dialokasikan untuk program pendidikan gratis, serta Rp15 miliar untuk penyediaan sarana-prasarana alat pertanian.

Di bidang kesehatan, pemerintah provinsi akan memperkuat layanan di daerah tertinggal, termasuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum di wilayah yang belum memiliki ruas jalan provinsi seperti Taliabu dan Batang Dua.

Komitmen Tata Kelola dan Pertumbuhan Inklusif

Sherly menegaskan, arah kebijakan APBD-P 2025 dirancang bukan sekadar menjawab kebutuhan jangka pendek, melainkan juga memperkuat pondasi pembangunan jangka panjang.

“Pemprov Malut berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pembangunan yang adil,” pungkasnya. ***