Banyak Pembangunan Rumah Ibadah Terbengkalai, DPRD Taliabu Bakal Panggil Kabag Kesra Kepsul
Katasatu- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun memastikan pihaknya memanggil Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Sula, Mansur Mudo terkait penggunaan dana hibah untuk sejumlah pembangunan rumah ibadah di Taliabu.
Diketuai, sebelum menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Kepsul, Mansur Mudo pernah menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Pulau Taliabu pada tahun 2018.
Kesra yang dinahkodai Mansuh Mudo kala itu, merupakan tahun dimana Pemkab Pulau Taliabu menggelontorkan anggaran miliar rupiah untuk pembangunan masjid dan gereja yang tersebar di Pulau Taliabu.
Berdasarkan data yang dihimpun Katasatu.com menyebutkan, anggaran pembangunan rumah ibadah sudah dianggarkan melalui dana hibah yang melekat pada Bagaian Kesra Setda Pulau Taliabu sebesar Rp5 Miliar pada tahun anggaran 2018 lalu.
Budiman, melontarkan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah usai menyerap aspirasi jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Wahe dalam kegiatan reses di Desa Wahe, Kecamatan Taliabu Utara, Minggu (28/12/2025) kemarin.
Katanya, dalam reses tersebut, jemaat secara terbuka mendesak Pemda agar segera menuntaskan pembangunan gedung gereja yang hingga kini mangkrak, meski telah menelan anggaran daerah.
Ia menegaskan, Pemda tidak boleh bersikap abai terhadap persoalan rumah ibadah, apalagi jika pembangunan tersebut sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Ini bukan proyek biasa. Ini rumah ibadah. Kalau sudah dianggarkan lalu dibiarkan terbengkalai, maka patut dipertanyakan keseriusan Pemda dalam mengelola uang rakyat,” cecar Budiman.
Budiman menyebutkan, keterlambatan penyelesaian bangunan gereja GMP Wahe berpotensi menjadi cermin buruk tata kelola anggaran, sekaligus melukai rasa keadilan masyarakat di desa.
Pihaknya, menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan meminta penjelasan resmi dari OPD terkait mengenai alasan mangkraknya pembangunan tersebut.
“Kalau alasannya klasik anggaran, perencanaan lemah, atau pengawasan longgar maka ini murni kelalaian. DPRD akan panggil dan minta pertanggungjawaban,” cecar politisi PDI-P ini.
Lebih lanjut, politisi kelahiran tanjung Una itu mengingatkan Pemda agar tidak memprioritaskan proyek-proyek seremonial, sementara kebutuhan dasar umat beragama dibiarkan tanpa kepastian.
“Pemerintah jangan sibuk menggunting pita, tapi membiarkan rumah ibadah rakyat tidak selesai. Ini soal komitmen dan keberpihakan,” ujarnya.
Budiman memastikan, aspirasi jemaat GMP Wahe akan menjadi agenda pengawalan DPRD dalam pembahasan APBD dan evaluasi kinerja OPD ke depan, agar pembangunan gereja tersebut dituntaskan, bukan diwariskan sebagai masalah tahunan. (lea)
Tinggalkan Balasan