Ketua HA IPB Taliabu Dukung MoU Desa Presisi
Katasatu- Ketua Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Kabupaten Pulau Taliabu, Suratman Bahrudin, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang menggandeng IPB sebagai mitra strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui program Data Desa Presisi.
Menurut Suratman, dukungan terhadap program Desa Presisi tidak sekadar sebatas wacana. Secara operasional, ia akan melakukan konsolidasi internal DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi dengan memanggil dinas terkait guna memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut.
“Kami akan memanggil Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk membahas teknis pelaksanaan serta kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan Program Desa Presisi,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Dengan begitu, lanjutnya, program strategis ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Suratman, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Pulau Taliabu.
Alumnus IPB tersebut, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pulau Taliabu, menargetkan agar melalui program Desa Presisi setiap desa mampu menciptakan pola pengelolaan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
“Dengan melibatkan IPB, yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang terus berinovasi di bidang pertanian dan pangan, diharapkan pengelolaan sektor pertanian di Taliabu dapat berkembang melalui penerapan inovasi berbasis teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pulau Taliabu memiliki potensi lahan yang subur. Jika dipadukan dengan desain pertanian modern, hal tersebut diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara potensi sumber daya alam dan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan komoditas unggulan di sektor pangan dan perkebunan.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus melibatkan lembaga penelitian dalam pengembangan berbagai sektor strategis.
Selain itu, Universitas Hasanuddin (Unhas) baru saja menyelesaikan survei pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang saat ini tengah disiapkan regulasi Peraturan Daerah (Perda)-nya. Setelah desain awal LP2B terbentuk, diharapkan IPB dapat mengembangkan konsep pertanian yang lebih komprehensif.
Suratman juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pangan, yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah daerah harus fokus dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pengembangan sektor pangan sebagai bagian dari agenda strategis nasional,” tandasnya. (lea)
Tinggalkan Balasan