Dari Pertahanan ke Pembungkaman: Ketika Aparat Mengatur Ruang Diskusi Publik
-Pembubaran pemutaran film dokumenter di Ternate memperlihatkan bagaimana ruang sipil perlahan diawasi oleh instrumen kekuasaan yang semestinya berada di luar wilayah kebebasan berpikir dan berekspresi-
Demokrasi tidak hanya diukur melalui pemilu, pergantian kekuasaan, atau keberadaan lembaga negara. Demokrasi juga hidup melalui keberanian masyarakat berdiskusi, menonton, membaca, dan mengkritik realitas sosial tanpa rasa takut. Ketika ruang diskusi mulai diawasi aparat bersenjata, pertanyaan besar muncul mengenai arah demokrasi Indonesia hari ini. Negara tampak semakin sensitif terhadap suara yang berbeda dari narasi resmi kekuasaan dan pembangunan nasional.
Pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Ternate memperlihatkan gejala yang lebih dalam dibanding sekadar penghentian acara komunitas. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana negara mulai memasuki ruang kebudayaan dan percakapan sipil menggunakan pendekatan keamanan. Padahal ruang seni, film, dan diskusi publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat. Ketika ruang tersebut dibatasi, masyarakat kehilangan kesempatan memahami realitas secara lebih kritis dan manusiawi bersama.
Film dokumenter sejak lama menjadi medium untuk merekam kenyataan yang sering diabaikan kekuasaan. Dokumenter tidak selalu hadir untuk menyenangkan negara, melainkan membuka percakapan tentang ketimpangan, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan penderitaan masyarakat pinggiran. Karena itu dokumenter sering dianggap mengganggu stabilitas semu yang dibangun melalui citra pembangunan dan narasi resmi pemerintah. Ketakutan terhadap film sesungguhnya menunjukkan ketakutan terhadap kemungkinan masyarakat mulai berpikir dan mempertanyakan kekuasaan secara terbuka.
TNI secara konstitusional memiliki fungsi utama menjaga pertahanan negara dari ancaman luar. Dalam sistem demokrasi modern, militer ditempatkan di luar urusan sipil agar kebebasan warga tidak dikendalikan pendekatan keamanan. Ketika aparat militer mulai menentukan ruang diskusi yang boleh berlangsung atau tidak, batas antara pertahanan negara dan kontrol sipil menjadi kabur. Situasi tersebut mengingatkan masyarakat pada warisan panjang otoritarianisme yang dahulu membatasi kritik atas nama stabilitas nasional dan keamanan.
Alasan menjaga ketertiban sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Namun demokrasi memang selalu mengandung perbedaan pendapat, kritik, bahkan ketegangan sosial. Negara tidak dapat menjadikan potensi polemik sebagai dasar membungkam diskusi publik. Jika setiap kritik dianggap ancaman, maka demokrasi perlahan berubah menjadi ruang yang hanya mengizinkan suara aman bagi kekuasaan. Ketika ketakutan terhadap perdebatan terus dipelihara, masyarakat kehilangan kemampuan membangun kesadaran politik yang dewasa dan terbuka.
Michel Foucault pernah menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui kekerasan langsung, melainkan melalui pengawasan terhadap ruang sosial dan pembentukan rasa takut. Masyarakat akhirnya mengatur dirinya sendiri karena khawatir dianggap melanggar batas yang tidak jelas. Pembubaran film dokumenter memperlihatkan bagaimana pengawasan terhadap ruang budaya dapat menciptakan disiplin sosial tanpa perlu represi besar-besaran. Ketika ketakutan ditanamkan perlahan, masyarakat menjadi ragu berbicara, berdiskusi, bahkan berpikir secara bebas dan kritis.
Antonio Gramsci juga menjelaskan bahwa dominasi tidak hanya dibangun lewat kekuatan fisik, tetapi melalui penguasaan narasi dan persetujuan sosial. Negara akan berusaha menjaga wibawa politik dengan menentukan informasi mana yang dianggap layak didengar publik. Dalam konteks ini, film dokumenter yang menghadirkan perspektif berbeda dianggap mengganggu hegemoni kekuasaan. Pembubaran diskusi bukan hanya soal menghentikan tontonan, melainkan usaha menjaga dominasi narasi resmi agar masyarakat tidak melihat realitas dari sudut lain.
Ruang publik dalam demokrasi seharusnya menjadi tempat masyarakat bertukar gagasan tanpa intimidasi. Jurgen Habermas menyebut ruang publik sebagai fondasi komunikasi rasional antarwarga negara. Ketika aparat memasuki ruang tersebut menggunakan pendekatan keamanan, kualitas demokrasi mengalami kemunduran serius. Warga akhirnya tidak lagi bebas berbicara karena setiap percakapan kritis berpotensi dianggap ancaman terhadap ketertiban. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian mendengar kritik, bukan justru membangun ketakutan terhadap percakapan dan pertanyaan publik bersama.
Film dokumenter sering kali membawa suara masyarakat adat, korban konflik, kelompok miskin, dan komunitas yang jarang mendapatkan ruang dalam media arus utama. Karena itu dokumenter memiliki fungsi penting sebagai medium kesaksian sosial. Ketika film semacam itu dibubarkan, yang sebenarnya dibungkam bukan hanya layar proyektor, melainkan pengalaman hidup masyarakat yang selama ini berada di pinggiran pembangunan. Pembungkaman terhadap dokumenter berarti mempersempit kemungkinan publik memahami luka sosial yang tersembunyi di balik narasi kemajuan negara modern.
Ironisnya, tindakan pembubaran justru memperlihatkan bahwa negara belum cukup percaya diri menghadapi kritik. Negara demokratis semestinya menjawab kritik dengan dialog, data, dan argumentasi terbuka, bukan penghentian diskusi. Ketika aparat memilih membubarkan ruang percakapan, publik melihat adanya ketakutan terhadap kemungkinan munculnya kesadaran kritis di masyarakat. Demokrasi yang matang tidak runtuh karena film dokumenter, tetapi justru menguat melalui keberanian menghadapi pandangan yang berbeda dari kepentingan kekuasaan dominan hari ini.
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa kontrol terhadap seni dan kebudayaan sering muncul ketika kekuasaan merasa terancam. Pada masa tertentu, buku dilarang, diskusi dibatasi, dan karya seni dicurigai karena dianggap dapat memengaruhi kesadaran publik. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penguasa memahami satu hal penting, yakni gagasan mampu mengubah cara masyarakat melihat dunia. Karena itu pembatasan terhadap film dokumenter bukan peristiwa kecil, melainkan bagian dari kecenderungan mengontrol produksi pengetahuan dalam ruang demokrasi kontemporer Indonesia.
Kebebasan berekspresi bukan berarti masyarakat bebas tanpa batas, tetapi negara juga tidak boleh menjadi penentu tunggal kebenaran. Demokrasi menuntut adanya ruang bagi perdebatan dan kritik terhadap kebijakan publik. Jika aparat memiliki kewenangan moral menentukan tontonan masyarakat, maka ruang sipil perlahan berubah menjadi ruang pengawasan. Situasi tersebut berbahaya karena membuka peluang normalisasi intervensi kekuasaan terhadap kehidupan intelektual dan kebudayaan masyarakat luas. Demokrasi kehilangan makna ketika warga takut berpikir berbeda dari negara dan aparat.
Pembubaran pemutaran film di Ternate juga menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kebebasan sipil. Aparat seharusnya menjaga keamanan warga agar kegiatan diskusi berjalan damai, bukan justru menghentikannya. Negara yang sehat tidak takut terhadap forum kecil, layar proyektor, atau percakapan kritis masyarakat sipil. Ketika aparat lebih sibuk mengawasi diskusi dibanding melindungi hak warga, publik berhak mempertanyakan orientasi demokrasi yang sedang dijalankan pemerintah hari ini di tengah meningkatnya kontrol terhadap ruang sosial.
Di banyak negara demokratis, film dokumenter bahkan menjadi bagian penting pendidikan politik masyarakat. Dokumenter digunakan untuk membuka kesadaran tentang sejarah, lingkungan, hak asasi manusia, dan ketimpangan sosial. Negara yang percaya diri tidak merasa terancam oleh kritik karena memahami bahwa keterbukaan memperkuat legitimasi demokrasi. Sebaliknya, pembungkaman terhadap film menunjukkan kecenderungan melihat masyarakat sebagai objek yang harus diarahkan, bukan warga negara dewasa yang mampu berpikir secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kehidupan publik bersama.
Peristiwa di Ternate juga memperlihatkan bagaimana isu stabilitas sering digunakan secara elastis. Segala sesuatu yang dianggap berpotensi memunculkan kritik mudah dicap mengganggu ketertiban umum. Padahal ketertiban tanpa kebebasan hanya menghasilkan masyarakat yang diam karena takut. Demokrasi tidak membutuhkan warga yang tunduk tanpa pertanyaan, tetapi warga yang aktif berpikir, berdiskusi, dan mengawasi kekuasaan. Ketika stabilitas ditempatkan di atas kebebasan sipil, negara perlahan bergerak menuju pola kekuasaan yang semakin represif dan tertutup terhadap kritik.
Kehadiran aparat dalam ruang kebudayaan menciptakan efek psikologis yang panjang bagi masyarakat. Komunitas seni, mahasiswa, jurnalis, dan kelompok diskusi menjadi lebih berhati-hati mengangkat isu sensitif karena takut mendapat tekanan serupa. Situasi tersebut melahirkan sensor diri yang jauh lebih berbahaya dibanding pelarangan formal. Masyarakat akhirnya membatasi pikirannya sendiri demi menghindari risiko berhadapan dengan kekuasaan. Ketika rasa takut menguasai ruang publik, demokrasi kehilangan energi kritis yang menjadi fondasi kehidupan sipil modern.
Dalam negara demokrasi, loyalitas terhadap bangsa tidak diukur melalui kepatuhan membungkam kritik. Justru kritik merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan negara. Masyarakat yang diam terhadap ketidakadilan hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa kontrol. Karena itu film dokumenter, diskusi publik, dan kritik sosial seharusnya dipandang sebagai bagian dari kesehatan demokrasi, bukan ancaman keamanan. Negara yang kuat tidak takut pada percakapan kritis karena legitimasi sejatinya lahir dari keterbukaan terhadap pengawasan publik dan keberanian menerima perbedaan.
Perdebatan mengenai pembubaran film di Ternate seharusnya menjadi refleksi nasional tentang posisi militer dalam ruang sipil. Reformasi 1998 membawa harapan agar pendekatan keamanan tidak lagi mendominasi kehidupan demokrasi Indonesia. Namun berbagai peristiwa belakangan menunjukkan kecenderungan kembalinya logika pengawasan terhadap masyarakat sipil. Jika situasi ini terus dibiarkan, demokrasi Indonesia berisiko bergerak mundur menuju pola kekuasaan yang semakin alergi terhadap kritik dan kebebasan berekspresi publik secara terbuka di berbagai daerah Indonesia saat ini.
Generasi muda memiliki tanggung jawab menjaga ruang demokrasi agar tidak menyempit oleh rasa takut. Kebebasan berpikir harus dipertahankan melalui diskusi, literasi, seni, dan keberanian menyuarakan kritik secara bertanggung jawab. Ketika masyarakat membiarkan pembungkaman dianggap normal, batas kebebasan akan terus dipersempit sedikit demi sedikit. Demokrasi tidak runtuh sekaligus, melainkan melemah perlahan ketika warga mulai menerima pengawasan terhadap pikiran dan ruang percakapan sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan bernegara sehari-hari.
Pembubaran pemutaran film dokumenter bukan hanya persoalan acara yang dihentikan aparat, melainkan cermin hubungan negara dengan kebebasan sipil. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan masih sering melihat kritik sebagai ancaman, bukan bagian dari demokrasi. Ketika ruang budaya diawasi menggunakan pendekatan keamanan, masyarakat perlu waspada terhadap kemungkinan menyempitnya kebebasan berpikir. Masa depan demokrasi bergantung pada keberanian warga mempertahankan ruang diskusi dari intervensi kekuasaan yang berlebihan dan mengancam kehidupan sipil secara perlahan.
Satu kalimat ringkas:
Negara yang takut pada film dokumenter sesungguhnya sedang takut pada rakyat yang mulai berpikir.
Aburizal Kamarullah
(Penggiat literasi & Inisiator Forest Wacth Malut)
Tinggalkan Balasan