Kapolres Halsel Disorot, JASMERA Ancam Demo di Mabes Polri
Katasatu – Jaringan Advokasi Sumber Daya Alam Maluku Utara (JASMERA) mendesak Penjabat Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, SIK, untuk segera mengevaluasi sekaligus mencopot AKBP Hendra Gunawan dari jabatannya sebagai Kapolres Halmahera Selatan (Halsel).
Desakan tersebut muncul menyusul dugaan adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan.
Koordinator JASMERA, M. Reza Sadik, menilai aparat penegak hukum belum menunjukkan langkah tegas meski sebelumnya pihak kepolisian telah memasang garis polisi (policeline) di beberapa lokasi tambang ilegal.
“Kami meminta Kapolda Maluku Utara segera mencopot Kapolres Halsel karena diduga ada pembiaran terhadap aktivitas tambang emas ilegal, bahkan di lokasi yang sudah dipasang policeline,” ujar Reza kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
Menurut Reza, persoalan tambang ilegal di Halsel bukan lagi isu baru. Aktivitas penambangan tanpa izin itu disebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian publik dalam beberapa pekan terakhir.
Ia menyebut, sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dipasangi garis polisi antara lain berada di Desa Kusubibi, Kubung, Manatahan, hingga Desa Anggai. Namun, di lapangan aktivitas tambang disebut masih terus berjalan secara terbuka.
“Percuma ada policeline kalau aktivitas tambang ilegal masih tetap berlangsung. Publik tentu bertanya, ada apa sebenarnya? Karena sampai sekarang aktivitas mereka masih terlihat berjalan normal,” tegasnya.
JASMERA juga menyoroti dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal tersebut, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran kawasan, hingga potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Selain meminta evaluasi terhadap Kapolres Halsel, Reza juga mendesak Polda Maluku Utara untuk segera mengambil langkah hukum secara serius terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Ia menegaskan, apabila tidak ada langkah tegas dari Polda Maluku Utara, pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui aksi demonstrasi di Mabes Polri.
“Kalau tidak ada evaluasi dan penindakan serius, kami akan melakukan aksi di Mabes Polri. Kami ingin dugaan adanya pihak-pihak yang memback up aktivitas tambang ilegal ini benar-benar diusut,” pungkasnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan