Hadiri Muscab PKB Halsel, Helmi Umar Muchsin Tekankan Peran Strategis Partai
Katasatu — Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Helmi Umar Muchsin, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Halmahera Selatan menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis partai dalam menjawab dinamika demokrasi dan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Helmi saat memberikan sambutan dalam Muscab DPC PKB Halsel periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Buana Lipu, Kecamatan Bacan Selatan, Minggu (19/4/2026).
Menurut Helmi, Muscab PKB Halsel mendapat perhatian besar dari masyarakat, mengingat posisi PKB sebagai salah satu partai dengan perolehan suara signifikan pada pemilu legislatif tahun 2024 lalu.
“Sebagai partai pemenang kedua di Halmahera Selatan, tentu pelaksanaan Muscab ini mendapat atensi luas dari publik. Ini hal yang lumrah dalam dinamika politik, sekaligus menjadi motivasi bagi semua partai untuk terus meningkatkan prestasi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa partai politik memiliki peran penting sebagai jembatan dalam proses demokrasi, termasuk dalam mengantarkan kepemimpinan daerah.
“Proses politik melalui partai adalah jalan yang membawa kami hingga berada pada posisi saat ini. Karena itu, partai memiliki kedudukan strategis dalam sistem demokrasi,” kata Helmi.
Lebih lanjut, Helmi menilai Muscab bukan sekadar agenda rutin memilih kepengurusan baru, tetapi juga forum untuk merumuskan gagasan dan strategi menghadapi perubahan zaman, terutama terkait perilaku pemilih yang terus berkembang.
“Segmentasi pemilih saat ini didominasi generasi milenial yang memiliki karakter berbeda dengan generasi sebelumnya. Partai harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ini,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya fungsi partai dalam mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan masyarakat, baik di internal partai maupun dalam konteks pemerintahan daerah.
Selain itu, Helmi mengingatkan adanya tantangan dalam praktik demokrasi saat ini, di mana orientasi politik dinilai cenderung mengarah pada aspek prosedural semata, tanpa memperhatikan substansi keadilan.
“Demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jangan sampai orientasi politik hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai substantif,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Helmi juga memaparkan kondisi geografis dan demografis Halmahera Selatan yang menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah. Ia menyebutkan, wilayah Halsel terdiri dari sekitar 771 pulau, dengan hanya 41 pulau yang berpenghuni dan sebagian besar wilayah didominasi oleh laut.
“Dengan kondisi geografis seperti ini, tantangan aksesibilitas antarwilayah masih cukup besar. Ini menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Helmi menambahkan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait belanja pegawai yang harus tetap terjaga guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
“Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap stabil dan tidak terjadi tekanan inflasi yang tinggi, meskipun kita menghadapi keterbatasan fiskal,” tutupnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan