Bupati Taliabu Mati Rasa, Pilih Baronda Keluar Daerah saat Warga Berjibaku Padamkan Karhutla
Katasatu- Sikap acuh tak acuh kembali diperlihatkan Buapti Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Sashabila Mus saat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Kabupaten Pulau Taliabu.
Di saat ratusan warga dan petugas di lapangan harus bertaruh nyawa menghadapi kobaran api akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kian meluas, Bupati Pulau Taliabu justru memilih pergi meninggalkan daerah untuk urusan yang dinilai tidak mendesak.
Aksi “baronda” (jalan-jalan) keluar daerah yang dilakukan oleh orang nomor satu di Pulau Taliabu ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Warga menilai sang bupati telah kehilangan empati dan “mati rasa” terhadap penderitaan rakyatnya sendiri yang kini tengah terkepung kabut asap pekat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, orang nomor satu di lingkup Pemkab Taliabu ini meninggalkan Kota Bobong pada tanggal 20 Oktober saat api terus mengepung Hutan Taliabu.
Minimnya armada pemadam kebakaran serta sulitnya akses air membuat warga terpaksa berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari ranting pohon hingga ember air manual.
“Kami di sini sesak napas, kebun-kebun warga yang menjadi sumber mata pencaharian habis terbakar. Kebakaran sudah mendekati permukiman, tapi bupati kami malah asyik berada di luar daerah. Benar-benar mati rasa,” ungkap salah satu warga Bobong dengan nada kecewa, Kamis (22/10/2026).
Ketiadaan sistem mitigasi yang matang dari pemerintah daerah memperparah kondisi ini. Warga merasa berjalan sendiri tanpa adanya komando langsung yang tegas dari sang kepala daerah di masa-masa krisis seperti sekarang.
Kepergian bupati di tengah bencana Karhutla ini juga mendapat respons menohok dari aktivis kepemudaan setempat. Mereka menilai agenda luar daerah yang kerap dilakukan bupati di saat daerah sedang dilanda masalah adalah bentuk pengabaian tanggung jawab.
“Ini bukan pertama kalinya. Setiap ada masalah krusial di Taliabu, bupati hampir pasti tidak ada di tempat. Karhutla ini mengancam nyawa dan ekonomi warga, harusnya bupati memimpin langsung penanggulangan bencana, bukan malah asyik pelesiran atau menghadiri agenda seremonial di luar Taliabu,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat Daerah maupun Humas Protokoler Pemkab Pulau Taliabu terkait urgensi keberangkatan bupati ke luar daerah, serta langkah konkret berskala besar untuk mengatasi Karhutla yang kian meluas.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Hasby Yusuf meminta Bupati Pulau Taliabu, Sashbila Widya L Mus mengembalikan status transisi pemulihan ke status darurat bencana, sehingga membutuhkan penanganan serius serta dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Hasby mengatakan, pengembalian status dari transisi pemulihan ke status darurat bencana diperlukan agar penanganan karhutla di Pulau Taliabu kembali menjadi perhatian pemerintah di berbagai tingkatan.
“Mengembalikan status dari transisi pemulihan kembali ke darurat bencana karhutla,” ucapnya. (red)
Tinggalkan Balasan