Lex Mortis dan Dialektika Materialisme: Ketika Relasi Kuasa Mengubur Keadilan di Tengah Konflik Kepentingan Bangsa
Melalui perspektif Marxisme, Gramsci, dan Foucault, tulisan ini mengulas bagaimana konflik kepentingan elite, pertarungan hegemoni, dan reproduksi kekuasaan berpotensi menggeser fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi alat legitimasi politik di tengah gejolak demokrasi Indonesia.
Oleh : Bung Rizal Kamarullah
(Inisiator Forest Wacth Malut)
Demokrasi Indonesia sedang menghadapi fase yang memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara hukum, kekuasaan, dan kepentingan politik. Berbagai peristiwa belakangan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah hukum masih menjadi panglima keadilan, atau justru berubah menjadi arena pertarungan kepentingan para elite negara.
Dalam perspektif Marxisme, negara bukanlah entitas yang sepenuhnya netral. Karl Marx memandang negara sebagai instrumen yang lahir dari konfigurasi hubungan produksi dan dominasi kelas. Karena itu, setiap kebijakan maupun perangkat hukum selalu berpotensi merepresentasikan kepentingan kelompok yang menguasai sumber kekuasaan.
Dialektika materialisme menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak pernah berlangsung secara kebetulan. Konflik kepentingan menjadi tenaga penggerak sejarah, sementara pertentangan antarkekuatan ekonomi dan politik melahirkan bentuk-bentuk baru kekuasaan. Di dalam proses tersebut, hukum sering kali mengikuti arah perubahan material masyarakat.
Antonio Gramsci memperluas analisis tersebut melalui konsep hegemoni. Menurutnya, dominasi tidak hanya dipertahankan dengan kekuatan koersif, tetapi juga melalui pembentukan persetujuan sosial. Elite politik berusaha membangun narasi yang membuat kepentingannya tampak sebagai kepentingan bersama demi memperoleh legitimasi publik.
Michel Foucault kemudian menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui jaringan relasi yang tersebar dalam institusi, wacana, dan pengetahuan. Hukum tidak sekadar menjadi perangkat normatif, melainkan bagian dari mekanisme yang mengatur perilaku masyarakat sekaligus membentuk cara berpikir mengenai kebenaran dan legitimasi.
Dalam situasi politik Indonesia dewasa ini, relasi kuasa semakin terlihat memengaruhi arah pembentukan opini publik maupun proses pengambilan keputusan. Ketika konflik kepentingan menguat, batas antara kepentingan negara dan kepentingan kelompok politik menjadi semakin kabur sehingga memunculkan krisis kepercayaan masyarakat.
Fenomena tersebut melahirkan apa yang secara filosofis dapat disebut sebagai lex mortis, yakni metafora mengenai matinya semangat hukum sebelum keadilan benar-benar hadir. Hukum tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan daya moralnya sebagai instrumen yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara.
Konsep lex mortis tidak dimaksudkan sebagai istilah hukum positif, melainkan refleksi kritis terhadap kondisi ketika supremasi hukum kehilangan independensinya. Dalam keadaan demikian, hukum berpotensi dipersepsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan lagi sebagai pelindung hak-hak masyarakat secara adil dan setara.
Konflik kepentingan menjadi semakin kompleks ketika aktor politik, ekonomi, dan birokrasi saling bertemu dalam ruang yang sama. Relasi tersebut memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik yang semestinya menjadi orientasi utama penyelenggaraan negara.
Marxisme mengingatkan bahwa struktur ekonomi sering kali menentukan arah bangunan politik. Ketika kepentingan modal memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, distribusi keadilan dapat mengalami distorsi. Situasi demikian memperlihatkan bagaimana relasi produksi dan relasi kekuasaan saling memperkuat dalam praktik kenegaraan.
Gramsci akan menyebut kondisi itu sebagai keberhasilan hegemoni, yaitu ketika masyarakat menerima konstruksi politik tertentu tanpa menyadari adanya relasi dominasi di baliknya. Persetujuan sosial terbentuk bukan semata karena kebenaran, melainkan karena keberhasilan penguasaan ruang budaya dan informasi.
Foucault memberikan perspektif berbeda bahwa kekuasaan tidak selalu hadir melalui paksaan. Kekuasaan bekerja dengan menciptakan definisi mengenai apa yang dianggap benar, legal, dan normal. Karena itu, perebutan makna sering kali menjadi bagian paling penting dalam mempertahankan dominasi politik modern.
Gejolak politik Indonesia belakangan memperlihatkan bahwa perdebatan hukum tidak lagi berdiri sendiri. Ia selalu berkaitan dengan pertarungan narasi, legitimasi institusi, serta kepentingan berbagai aktor yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di tengah dinamika demokrasi yang semakin kompleks.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui prosedur elektoral. Demokrasi juga membutuhkan independensi hukum, transparansi kekuasaan, serta kesadaran publik yang kritis agar relasi antara negara dan masyarakat tetap berada dalam kerangka keadilan konstitusional yang sehat.
Tantangan terbesar bangsa hari ini bukan sekadar menyelesaikan perselisihan politik, melainkan memastikan hukum tetap berdiri sebagai penjaga keadilan, bukan pelayan kekuasaan. Selama relasi kuasa terus dikendalikan oleh konflik kepentingan, perjuangan menghadirkan demokrasi yang berintegritas akan tetap menjadi pekerjaan bersama.












Tinggalkan Balasan