Dugaan Pungli Dana Eks Pengungsi, LBH Kepton dan Dinsos Halsel Beri Penjelasan Berbeda
Katasatu – Polemik dana eks pengungsi konflik 1999 di Maluku Utara kembali mencuat. Di tengah klaim ketersediaan dana lebih dari Rp900 miliar, masyarakat justru dihadapkan pada dugaan pungutan biaya dalam proses pengurusan pencairan bantuan tersebut.
Ketua Koordinator LBH Kepton Maluku Utara, Damri Hidayat, menyebut mekanisme pembayaran telah dibahas dalam pertemuan yang melibatkan pihak pengadilan, Kementerian Sosial, dan pemerintah yang diwakili Sekretaris Negara.
Menurut Damri, hasil pertemuan menyepakati pembayaran berdasarkan data by name by address melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengurusan pencairan dilakukan menggunakan surat kuasa dari masyarakat penerima manfaat kepada LBH Kepton.
“Iya, jadi saya perlu jelaskan bahwa dana itu benar ada dan terparkir di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Dana itu merupakan dana talangan milik pengadilan yang digunakan untuk pembayaran masyarakat penerima manfaat, yaitu dana eks pengungsi,” kata Damri melalui sambungan WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Namun, dalam proses pengurusan tersebut muncul persoalan pungutan terhadap masyarakat dengan alasan biaya pembukaan rekening dan administrasi lainnya.
Damri mengakui pihaknya meminta biaya sebesar Rp100 ribu per kepala keluarga (KK). Ia membantah bertanggung jawab atas permintaan uang dengan nominal lebih besar dan menyebut pungutan tersebut dilakukan kelompok lain.
“Kalau pihak kami itu hanya minta Rp100 ribu per KK. Kalau lebih dari itu, itu kelompok sebelah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa permintaan nomor rekening dan pungutan di luar nominal tersebut bukan atas instruksinya. Damri menyebut biaya legalisasi surat kuasa di pengadilan perlu dibedakan dari pungutan lain yang tidak memiliki dasar maupun persetujuan jelas dari masyarakat.
Terkait besaran dana, Damri mengklaim dana eks pengungsi untuk seluruh wilayah Maluku Utara mencapai lebih dari Rp900 miliar. Dana tersebut, menurutnya, merupakan talangan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang nantinya akan diganti oleh pemerintah.
“Jadi, sesuai hasil kesepakatan pertemuan di Istana Jakarta, kita gunakan dana talangan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Setelah itu, pemerintah yang nanti menggantikan dana talangan milik pengadilan,” jelasnya.
Damri menyebut jumlah penerima manfaat di Maluku Utara mencapai sekitar 156.000 KK. Khusus Kabupaten Halmahera Selatan, jumlahnya diperkirakan sebanyak 14.976 KK.
“Jumlah itu secara keseluruhan penerima di Maluku Utara. Kalau untuk Halmahera Selatan jumlahnya sekitar 14.976 penerima,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Fadjri Subhi Kambey, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan penyaluran bantuan pemerintah.
Ia menegaskan bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah tidak semestinya dibebani pungutan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan dari pemerintah tidak memerlukan pungutan biaya kepada masyarakat,” tegas Fadjri saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Fadjri meminta masyarakat memastikan kebenaran informasi dan mengonfirmasi langsung kepada instansi berwenang sebelum menyerahkan uang kepada pihak tertentu, termasuk apabila pungutan tersebut disebut sebagai biaya administrasi atau pencairan bantuan.
Dengan kembali munculnya klaim dana lebih dari Rp900 miliar dan permintaan biaya kepada masyarakat, kejelasan mengenai dasar hukum, keberadaan dana, daftar penerima, serta mekanisme pencairan menjadi hal mendesak untuk dibuka kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, klaim mengenai keberadaan dana, jumlah penerima, dan mekanisme pencairan masih berdasarkan keterangan Damri Hidayat. Konfirmasi resmi dari pihak pengadilan dan pemerintah pusat masih diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, termasuk legalitas pungutan yang diminta kepada masyarakat.
(Idal/Red)
Tinggalkan Balasan