Jam Mengajar Guru Pelosok Diduga ‘Dicomot’ Disdik Taliabu Demi Syarat Pengawas
Katasatu-Dunia pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu kembali diterpa isu miring. Kali ini, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi di wilayah pelosok diduga sarat manipulasi.
Sejumlah jam mengajar milik guru sertifikasi di sekolah-sekolah terpencil disinyalir sengaja “dicomot” atau dialihkan secara sepihak di dalam sistem Dapodik demi memuluskan pemenuhan syarat jam mengajar oknum pengawas sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber di lapangan, praktik ini diduga terjadi akibat minimnya pengawasan dan adanya celah dalam pengelolaan data pokok pendidikan di tingkat dinas. Beberapa guru di kawasan pelosok mengeluhkan adanya pengurangan jam mengajar secara mendadak dalam sistem, padahal secara riil mereka tetap melaksanakan kewajiban mengajar secara penuh di kelas.
Sesuai dengan regulasi Kementerian Pendidikan, seorang pengawas sekolah memang diwajibkan tetap memiliki jam mengajar atau melakukan pembimbingan sebagai bagian dari syarat pencairan tunjangan profesi mereka. Namun, alih-alih mencari solusi sesuai prosedur, oknum tertentu diduga mengambil jalan pintas dengan mengorbankan hak-hak guru yang aktif mengajar di garis depan pendidikan pelosok.
Dampak dari dugaan manipulasi ini sangat memukul mental para pendidik di daerah terpencil. Tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas yang sudah mereka hadapi sehari-hari kini ditambah dengan ketidakpastian hak finansial yang menjadi tumpuan hidup keluarga mereka.
“Kami yang bertugas di pelosok sering kali merasa ditinggalkan. Selain akses dan fasilitas yang terbatas, sekarang kami harus dihadapkan pada ketidakpastian jam mengajar. Jika akumulasi jam mengajar kami tidak memenuhi syarat, ini akan mengancam validitas pencairan tunjangan profesi (sertifikasi) kami,” ujar salah seorang guru yang meminta namanya dirahasiakan.
“Sudah akses ke sekolah rusak parah, jaringan internet susah, sekarang hak kami untuk mengajar justru dipangkas atau dialihkan. Ini sangat memukul mental kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi di daerah terpencil,” keluhnya.
“Kebijakan ini sangat merugikan kami yang mengajar di sekolah. Jam tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan jam sertifikasi kami. Kami berharap ada kejelasan karena kami juga memiliki kewajiban memenuhi beban mengajar sesuai ketentuan,” sambungnya.
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena pemenuhan beban kerja guru berkaitan langsung dengan hak profesional mereka. Apabila terdapat perubahan atau penggunaan data jam mengajar yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif dan merugikan guru yang bersangkutan.
Selain itu, dugaan ketidaksesuaian data pengawas dalam pangkalan data juga perlu ditelusuri. Status kepegawaian, penugasan, pencatatan dalam sistem pendataan pendidikan, serta kelayakan penerimaan tunjangan profesi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Para guru berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut, termasuk mekanisme pencatatan jam mengajar dan proses penetapan penerima tunjangan profesi.
Transparansi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemenuhan beban kerja, ketidakjelasan administrasi, maupun pengurangan kesempatan guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
Dugaan ini perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan data penugasan pengawas, data jam mengajar di sekolah, serta dokumen pendukung pencairan Tunjangan Profesi Guru.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan segera memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan dan hak-hak profesional guru tetap terlindungi
Pendidikan di daerah pelosok membutuhkan perhatian dan keberpihakan terhadap guru yang menjalankan tugas secara langsung di sekolah. Karena itu, pengelolaan data pendidikan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu, Damrudin Rahman saat dikonfirmasi mengaku di Dinas Pendidikan tidak ada pengawas dan itulah kenyataannya. Saat ini pihaknya lagi mempersiapkan data data pengawas sesuai degan dasbor kementrian.
“Untuk tunjangan sertifikasi, dacil dll itu kewenangan pusat dilihat dari info GTK guru masing-masing,” ucapnya.
Ia juga meminta para guru agar memberikan informasi secara langsung di kantor, sehinga bisa dicarikan solusinya secara Bersama.
“Tolong suruh guru bersangkutan supaya ke kantor untuk dicari masalahnya apa, lalu kita carikan solusinya,” pungkasnya. (sin)
Tinggalkan Balasan