Dugaan Pungli Dana Pengungsi 5 Juta di Botang Lomang, Warga Setor Rp150 Ribu per KK
Katasatu – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan bantuan dana bagi pengungsi konflik tahun1999 mencuat di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara.
Warga diduga dimintai Rp150.000 per kepala keluarga (KK) dengan alasan biaya administrasi pembuatan rekening untuk pencairan bantuan sebesar Rp5 juta per KK.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan tersebut diduga terjadi di hampir seluruh desa dari delapan desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.
Salah seorang warga Desa Sawanakar mengaku telah menyerahkan uang Rp150.000. Setelah itu, warga diarahkan ke Labuha untuk membuat buku rekening. Namun, proses tersebut ternyata tidak terlaksana.
“Padahal uang yang diminta sebagai pelengkap administrasi sudah kami kasih, tetapi saat torang (kami-red) ke Labuha, tidak jadi lagi buat buku rekening,” ungkap warga tersebut.
Mantan Kepala Desa Bajo, Burhan Ahmad, yang disebut sebagai salah satu koordinator, membenarkan adanya penyerahan uang dari masyarakat. Namun, ia menyebut uang tersebut merupakan biaya administrasi untuk pembelian materai dan pembukaan rekening.
“Biaya materai. Dan buka rekening,” ujar Burhan melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/10/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Halsel, Fadjri Subhi Kambey, menegaskan bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak semestinya dibebani pungutan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan dari pemerintah tidak memerlukan pungutan biaya kepada masyarakat,” tegas Fadjri saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Ia mengimbau masyarakat agar tidak menyerahkan uang kepada pihak tertentu sebelum memastikan kebenaran dan legalitas program bantuan melalui instansi berwenang.
Fadjri juga mengaku belum mengetahui adanya program bantuan dana bagi pengungsi akibat kerusuhan tersebut, baik yang bersumber dari Kementerian Sosial RI maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Saya tidak mengetahui adanya bantuan tersebut, baik dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
Belum adanya kejelasan mengenai sumber bantuan, mekanisme penyaluran, serta dasar penarikan uang Rp150.000 tersebut menjadi persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Dalam konteks ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton diharapkan dapat memberikan pandangan hukum terkait dugaan pungutan tersebut, termasuk menelaah dasar penarikan biaya administrasi, mekanisme pengurusan bantuan, serta perlindungan hak masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak LBH Kepton untuk memperoleh keterangan terkait dugaan pungutan tersebut.
(Idal/Red)
Tinggalkan Balasan