Golkar Pertanyakan Anggaran Kajian Kapal Halsel Ekspres Rp2 Miliar

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru. (doc: Katasatu)

Katasatu – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel meninjau kembali rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp2 miliar untuk jasa kajian penilaian kelayakan dan perencanaan kapal Halsel Ekspres.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian pandangan umum tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Halsel ke-36 Masa Persidangan III Tahun 2026, di Ruang Paripurna DPRD Halsel, Kamis (19/11/2026).

Rustam mengatakan, rencana penganggaran Rp2 miliar untuk kajian kapal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang. Sebab, kapal Halsel Ekspres dari sisi usia pemanfaatan dan keberlanjutan operasional sudah harus dievaluasi secara serius.

Menurutnya, kapal tersebut telah berusia kurang lebih 24 tahun sejak dibeli. Kondisi itu menjadi alasan bagi Fraksi Golkar untuk mempertanyakan rasionalitas pengalokasian anggaran kajian dalam jumlah besar.

“Apakah masih rasional pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk kajian dan perencanaan kapal yang usia operasionalnya sudah sangat panjang?” ujar Rustam.

Ia menegaskan, Fraksi Golkar bukan bermaksud menolak kebutuhan kajian teknis. Namun, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kajian tersebut benar-benar menghasilkan solusi terhadap persoalan transportasi laut masyarakat, bukan sekadar menghasilkan dokumen perencanaan.

Rustam juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara objektif terhadap kondisi kapal, baik dari aspek kelayakan teknis maupun nilai ekonomis untuk dipertahankan.

“Apabila kapal tersebut masih layak dan ekonomis untuk dipertahankan, tentu harus ada dasar teknis yang menjelaskannya. Namun, apabila sudah tidak layak atau tidak ekonomis, pemerintah daerah harus mulai berpikir tentang perencanaan pengadaan armada pengganti,” katanya.

Menurut Fraksi Golkar, pemerintah daerah tidak boleh terus menghabiskan anggaran untuk mempertahankan aset yang manfaatnya semakin menurun. Apalagi, masyarakat masih membutuhkan pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, evaluasi terhadap kapal Halsel Ekspres harus menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah, sehingga setiap alokasi belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Idal/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup