Yes Rektore
Ada sebuah adegan dalam film Angels & Demons (2009)—adaptasi novel karangan Dan Brown yang dibintangi Tom Hanks sebagai Robert Langdon—yang sulit dilupakan. Camerlengo Patrick McKenna, diperankan Ewan McGregor, berdiri di jantung Vatikan yang sedang dilanda kepanikan. Ia adalah tokoh yang menyimpan bara ambisi di balik jubah kesalehan: seorang lelaki yang berbicara tentang kebenaran dengan cara yang paling meyakinkan sekaligus paling berbahaya. Di hadapan sosok yang ia sebut “Rektore”, dalam ruangan sunyi yang penuh tekanan, ia berucap dengan nada yang sulit dibedakan antara kepatuhan dan tuntutan:”Yes, Rektore.” Dua kata itu bukan sekadar jawaban. Ia adalah pengakuan atas otoritas sekaligus pertaruhan harapan yang diletakkan di atas pundak sang pemimpin. Sebuah “ya” yang di baliknya bergemuruh pertanyaan yang jauh lebih keras: sejauh mana Rektore sanggup menanggung beban yang dititipkan bersamanya?
Rektor: Menanggung Beban Sebuah Kata
Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita sejenak berhenti pada kata itu sendiri: rektor. Kata ini bukan lahir dari ruang hampa. Ia berasal dari bahasa Latin rector, turunan dari kata kerja regere yang berarti “mengarahkan”, “memimpin”, atau “mengatur”. Dalam tradisi universitas-universitas Eropa abad pertengahan—Bologna, Paris, Oxford—gelar rector disandang oleh pemimpin tertinggi komunitas akademik, seseorang yang tidak hanya mengelola institusi tetapi juga menjadi wali moral bagi seluruh warganya.
Istilah ini kemudian masuk ke Indonesia melalui sistem pendidikan kolonial Belanda, diserap ke dalam kosakata akademik nasional, dan hari ini digunakan untuk menyebut pimpinan tertinggi perguruan tinggi di seluruh penjuru Nusantara. Namun di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti IAIN Ternate, jabatan rektor memikul beban yang berlapis: ia bukan sekadar administrator akademik dan manajer institusi, tetapi juga pemimpin moral dan keagamaan yang diharapkan menjadi teladan nilai-nilai Islam dalam keseharian kampus.
Maka ketika Camerlengo dalam film itu menyebut “Rektore” bukan sekadar jabatan, melainkan dengan nada penuh hormat sekaligus beban—kita seolah mendengar gema dari ekspektasi yang sama: seorang rektor bukan hanya kepala kantor. Ia adalah penjaga arah. Dan arah itulah yang hari ini paling dinantikan dari Dr. Adnan Mahmud, Rektor baru IAIN Ternate.
Sepi yang Paling Keras Bersuara
Ketika Dr. Adnan Mahmud resmi dilantik, suasana yang mengiringinya terasa berbeda dari yang lazim: sepi. Tidak ada banjir ucapan selamat yang menggenangi lini masa media sosial kampus—sependek pantauan penulis. Tidak ada euforia yang biasanya mewarnai pergantian pucuk pimpinan. Yang ada hanyalah keheningan seremonial yang jika kita bersedia mendengarkannya dengan seksama—justru paling keras bersuara.
Kesunyian itu bukan tanda ketidakpedulian. Ia adalah wajah dari ekspektasi yang terlalu besar untuk dirayakan dengan “pesta”. Sivitas akademika ‘mungkin’ sudah melewati pergantian kepemimpinan tanpa melihat perubahan yang benar-benar terasa. Mereka ‘mungkin’ tidak lagi antusias menyambut dengan sorak sorai, karena tahu yang dibutuhkan bukan perayaan. Yang dibutuhkan adalah kerja.
Justru di sinilah letak peluang Dr. Adnan Mahmud. Pemimpin yang datang tanpa beban euforia memiliki kebebasan yang lebih besar untuk bekerja dengan tenang—memimpin bukan dengan gegaya, tetapi dengan substansi. Pelantikan boleh ‘sepi’. Tetapi perubahan tidak boleh ikut-ikutan sepi.
Menata Rumah dari Dalam
Tidak ada transformasi eksternal yang bisa berdiri kokoh di atas fondasi internal yang rapuh. Manajemen internal IAIN Ternate membutuhkan pembenahan pada beberapa lini sekaligus. Transparansi dan akuntabilitas keuangan adalah titik awal yang tidak bisa ditawar: sivitas akademika berhak mengetahui ke mana dana kampus mengalir. Rektor yang berani membuka laporan keuangan kepada publik internal adalah rektor yang sedang membangun kepercayaan dengan cara paling efektif.
Sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) IAIN Ternate dengan Renstra Kementerian Agama RI juga mendesak untuk dipastikan. Keselarasan ini bukan sekadar kewajiban administratif di atas kertas—ia adalah kompas yang menentukan ke mana lembaga melangkah dalam empat tahun ke depan. Tanpa keselarasan itu, kampus bisa bergerak cepat tetapi ke arah yang bisa saja menjurus salah.
Pembenahan birokrasi internal tidak kalah pentingnya. Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang melayani, bukan yang mempersulit. Ketika dosen harus berjuang berbulan-bulan untuk satu tanda tangan, atau mahasiswa ‘dipingpong’ dari satu meja ke meja lain untuk urusan sederhana, itu bukan sekadar inefisiensi, itu adalah sinyal bahwa sistem sedang sakit dan membutuhkan intervensi.
Digitalisasi: Kampus yang Tidak Boleh Tertinggal Zaman
Di era ketika mahasiswa bisa mengurus hampir segalanya dari genggaman tangan dalam hitungan menit, kampus yang masih mengandalkan ‘antrean loket’ dan berkas manual adalah kampus yang sedang berjalan mundur. Digitalisasi layanan akademik bukan lagi pilihan—ia adalah keharusan yang sudah terlambat.
Digitalisasi yang bermakna bukan sekadar memindahkan formulir kertas ke PDF yang tetap harus dicetak. Ia adalah transformasi menyeluruh: sistem informasi akademik yang terintegrasi, pembayaran SPP melalui berbagai kanal digital, perpustakaan digital dengan akses ke jurnal-jurnal bereputasi, hingga layanan konsultasi dosen yang terjadwal secara daring. Bagi mahasiswa generasi Z, kemudahan akses layanan digital adalah ekspektasi dasar bukan kemewahan.
Lebih strategis lagi, data akademik yang terkelola secara digital memungkinkan pimpinan membuat keputusan berbasis data. Berapa mahasiswa yang drop out dan di semester berapa? Program studi mana yang paling diminati? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan baik jika data masih tersebar di tumpukan kertas di sudut-sudut ruang tata usaha. Digitalisasi adalah syarat minimal bagi kampus yang ingin dikelola secara modern dan akuntabel.
Akreditasi: Dari “Baik” Menuju “Unggul”
Sejumlah program studi di IAIN Ternate masih bertengger di peringkat akreditasi “Baik”—angka yang jujur menggambarkan kondisi, namun belum cukup untuk bersaing. Target minimalnya adalah “Baik Sekali”, dan ambisi tertingginya adalah “Unggul”. Dua peringkat itu bukan sekadar label prestisius; mereka adalah sinyal kepercayaan publik terhadap kualitas lulusan yang dibaca oleh calon mahasiswa, orang tua, dan dunia kerja.
Lompatan dari “Baik” ke “Unggul” membutuhkan ekosistem akademik yang kondusif secara menyeluruh: kurikulum berbasis outcomes yang terukur, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat yang kuat, rasio dosen-mahasiswa yang ideal, serta kualifikasi dan jabatan fungsional dosen yang proporsional. Rektor baru perlu memiliki peta jalan akreditasi yang jelas—program studi mana yang siap dinaikan dalam jangka pendek, mana yang membutuhkan intervensi lebih besar. Tanpa peta jalan itu, upaya peningkatan akreditasi hanya akan menjadi gerakan sporadis yang tidak menghasilkan perubahan sistemik.
Mahasiswa Makin Sedikit: Alarm yang Tidak Boleh Diabaikan
Tren penurunan jumlah mahasiswa di IAIN Ternate adalah alarm yang terus berbunyi dan harus direspons dengan serius. Akar masalahnya berlapis, persaingan dengan perguruan tinggi umum yang semakin agresif, stigma tentang keterbatasan prospek lulusan perguruan tinggi agama, faktor geografis dan ekonomi yang mendorong calon mahasiswa Maluku Utara untuk merantau ke Makassar, Manado, Jogja atau Surabaya, hingga narasi institusional yang belum cukup meyakinkan.
Menarik dan mempertahankan mahasiswa membutuhkan strategi yang lebih cerdas, membangun narasi yang kuat tentang nilai lulusan IAIN Ternate, program beasiswa yang tepat sasaran, serta kemitraan strategis dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Maluku Utara, pesantren, dan sekolah-sekolah menengah. Bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan kemitraan yang menghasilkan jalur rekrutmen yang terstruktur dan terpercaya.
Karena kampus tanpa mahasiswa adalah gedung tanpa jiwa. Dan jika tren ini tidak dihentikan dan dibalik, pertanyaan tentang relevansi IAIN Ternate sebagai lembaga yang hidup akan semakin sulit untuk dijawab.
Defisit Guru Besar: Luka yang Harus Diobati
Jumlah profesor di IAIN Ternate yang terlihat masih sangat minim. Ini bukan soal gengsi semata—defisit guru besar adalah luka struktural dengan dampak nyata, nilai akreditasi yang tertekan, kapasitas riset institusional yang terbatas, dan daya tarik kampus yang melemah di mata mitra maupun calon mahasiswa.
Percepatannya membutuhkan kebijakan aktif dari atas, insentif nyata bagi dosen yang mempublikasikan riset di jurnal terindeks, kemudahan akses dana penelitian, fasilitasi program doktor bagi dosen yang belum menyelesaikan pendidikan tertingginya, serta pendampingan proses pengajuan jabatan fungsional. Banyak dosen yang secara kualifikasi sudah memenuhi syarat naik jabatan, tetapi terhambat oleh kendala teknis-administratif. Sebuah unit yang mendampingi proses ini secara sistematis bisa menjadi solusi yang efektif. Soalan ini, bukan hanya problem internal IAIN Ternate, namun problem yang sama di kampus-kampus Maluku Utara secara umum.
Penguatan Riset dan Publikasi: Bicara kepada Dunia
Salah satu ukuran paling objektif dari kualitas intelektual sebuah perguruan tinggi adalah seberapa banyak dan berkualitas kontribusi pengetahuan yang dihasilkan sivitas akademikanya. Suara IAIN Ternate dalam percakapan akademik nasional maupun internasional masih terlalu pelan dan ini harus berubah.
Hambatan utamanya adalah beban mengajar yang terlalu berat, minimnya akses ke literatur akademik terkini, dan budaya menulis yang belum tumbuh subur. Ketiganya adalah masalah sistem, bukan masalah individu dosen. Kebijakan yang menyeimbangkan beban mengajar dengan waktu riset, investasi dalam akses jurnal bereputasi, serta insentif publikasi yang nyata adalah langkah-langkah yang sekiranya harus masuk dalam agenda prioritas rektor baru.
IAIN Ternate sesungguhnya memiliki radar riset yang unik dan belum banyak digali, kajian Islam di kepulauan Maluku Utara dengan sejarahnya yang kaya, harmoni dan resolusi konflik antaragama, kearifan lokal masyarakat adat Ternate-Tidore, hingga ekonomi syariah dalam konteks masyarakat kepulauan. Jika digarap serius, ini bisa menjadikan IAIN Ternate sebagai pusat keunggulan yang diakui secara nasional bahkan internasional.
Relevansi Kurikulum: Mendidik untuk Konteks Maluku Utara
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang relevan dengan konteks di mana ia berlangsung dan dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dilayaninya. Maluku Utara adalah provinsi kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa, sejarah panjang sebagai pusat perdagangan rempah dunia, dan tantangan pembangunan yang nyata. Pertanyaannya: seberapa relevan kurikulum IAIN Ternate hari ini dengan semua itu?
Ada setidaknya empat fokus yang perlu direspons kurikulum. Pertama, pengembangan ekonomi syariah yang kontekstual, potensi industri halal, pariwisata halal, dan keuangan syariah untuk nelayan dan petani kecil di Maluku Utara masih sangat besar. Kedua, kajian moderasi beragama dan resolusi konflik—IAIN Ternate memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pusat kajian dan praktik moderasi yang bisa dicontoh daerah lain. Ketiga, literasi digital berbasis nilai Islam—lulusan yang tidak melek teknologi akan tertinggal sebelum sempat memulai karier. Keempat, pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan—mayoritas warga Maluku Utara hidup di pesisir dan pulau-pulau, dan kurikulum yang sensitif terhadap konteks ini akan menjadikan lulusan IAIN Ternate benar-benar dibutuhkan oleh masyarakatnya.
Kurikulum yang tidak diperbarui secara reguler akan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia masa lalu. Mekanisme review kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan eksternal—dunia kerja, pemerintah daerah, komunitas—perlu dilembagakan sebagai praktik reguler, bukan respons darurat terhadap tuntutan akreditasi.
Ya, Rektore. Sekarang Tunjukkan.
Di akhir film itu, Camerlengo tidak sekadar berkata “yes” lalu diam. Ia bertindak—dengan cara-caranya yang kontroversial dan tidak selalu bisa dibenarkan, memang, tetapi ia bertindak. Dan dalam skala yang jauh lebih etis dan bermartabat, itulah yang membedakan seorang pemimpin sejati dari sekadar seorang pejabat: keberanian untuk bergerak, mengambil risiko yang terukur, dan membuat keputusan yang tidak selalu populer demi tujuan yang diyakini benar.
Dr. Adnan Mahmud kini mewarisi sebuah lembaga dengan potensi yang besar sekaligus beban yang tidak ringan. Digitalisasi yang tertinggal, akreditasi yang perlu dinaikkan, mahasiswa yang terus menyusut, defisit guru besar, riset yang belum bersuara, kurikulum yang menunggu untuk diperbarui, dan manajemen internal yang membutuhkan pembenahan—semua itu bukan masalah yang datang dalam semalam, dan tidak akan selesai dalam semalam pula.
Tetapi itulah tepatnya mengapa kepemimpinan itu penting. Bukan karena rektor bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, tetapi karena ia bisa menetapkan arah yang benar, membangun sistem yang tepat, dan menciptakan kondisi di mana lembaga bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Kesunyian pelantikan itu hendaknya tidak dibaca sebagai penolakan. Ia adalah undangan untuk membuktikan diri. Sivitas akademika tidak lagi mudah terpesona oleh pidato yang memukau dan janji yang berkilau. Yang ditunggu jauh lebih sederhana sekaligus lebih mendasar, yakni kerja nyata yang menghasilkan perubahan yang bisa berbuah legacy.
Maka, izinkan sivitas akademika, publik, dan siapa pun yang masih menaruh harap pada lembaga pendidikan Islam ini—menyapa rektor baru bukan dengan tepuk tangan seremonial, tetapi dengan daftar harapan yang telah lama tersimpan. Bukan sebagai bawahan kepada atasan, tetapi sebagai mitra dalam sebuah proyek peradaban yang terlalu penting untuk gagal.
Sejarah tidak mencatat mereka yang dilantik dengan megah. Sejarah mencatat mereka yang mengubah sesuatu—betapapun senyapnya seremonial itu.
Dan perubahan itu dimulai hari ini. Dari kampus di ujung timur Nusantara ini. Dari Dufa-Dufa.
Catatan ini bukanlah hingar bingar euforia, namun harapan yang membutuhkan gandengan tangan dan dayung yang bersambut. Semoga.
Tabik.!!!
Hasannudin Hidayat
Pengajar HTN-HAN Fakultas Syariah IAIN Ternate
Tinggalkan Balasan