Stunting di Halsel Masih Tinggi, Bassam Dorong Sinergi OPD dan Pendamping Keluarga
Katasatu – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, membuka Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2026 di Aula RSUD Labuha, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan rekomendasi untuk memperkuat penanganan stunting pada 2027.
Dalam sambutannya, Bassam menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Halmahera Selatan masih berada pada angka 31,3 persen. Meski menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah daerah karena dinilai masih tinggi di Maluku Utara.
Menurut Bassam, audit kasus stunting tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata. Hasil audit harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penanganan stunting harus berbasis data dan tepat sasaran. Kita tidak hanya melihat hasil pengukuran di Posyandu, tetapi juga perlu memperhatikan temuan survei nasional yang mencakup aspek kesehatan, pola hidup, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui, kondisi geografis Halmahera Selatan yang luas serta jumlah penduduk yang tersebar menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program penanganan stunting. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
“Organisasi perangkat daerah terkait, terutama sektor kesehatan, perumahan dan permukiman, serta pertanian, untuk memperkuat program intervensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Upaya tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting,” pintanya.
Ia juga mendorong Dinas Kesehatan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan tim survei nasional agar temuan awal dapat segera ditindaklanjuti melalui program yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain peran pemerintah, Bassam mengapresiasi keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta para orang tua asuh dalam membantu penanganan anak stunting. Ia berharap semakin banyak pihak terlibat sehingga pendampingan dan bantuan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Halsel tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, jajaran OPD, Direktur RSUD Labuha, organisasi perempuan, unsur kecamatan, tenaga kesehatan, serta kader Posyandu.
Melalui diseminasi ini, hasil audit diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program penanganan stunting pada 2027.
Bassam juga menekankan pentingnya peran pendamping keluarga, kader keluarga berencana (KB), kader Posyandu, PKK, dan bidan desa dalam memperkuat upaya pencegahan serta penanganan stunting secara berkelanjutan.
(Idal/Red)
Tinggalkan Balasan