Pendataan Dana Eks Pengungsi di Halsel Dihentikan Sementara
Katasatu – Aktivitas pendataan warga eks pengungsi konflik 1999 yang dilakukan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton Maluku Utara di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) akhirnya mendapat respons serius dari pemerintah daerah.
Dinas Sosial (Dinsos) Halsel meminta aktivitas pendataan tersebut dihentikan sementara menyusul keresahan masyarakat akibat dugaan permintaan uang sebesar Rp150 ribu dalam proses pengurusan bantuan eks pengungsi.
Langkah tersebut diambil karena hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum kegiatan, legalitas tim pelaksana, mekanisme pendataan, maupun kepastian anggaran bantuan yang disampaikan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Halsel, Fadjri Subhi Kambey, menegaskan pemerintah daerah tidak dapat membiarkan aktivitas yang menyangkut kepentingan masyarakat berjalan tanpa koordinasi dan kejelasan administratif.
“Ini sudah menjadi keresahan masyarakat Halmahera Selatan. Kami selaku pemerintah daerah tentu harus mengetahui kegiatan seperti ini, apalagi sudah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat,” tegas Fadjri saat melaksanakan audiensi dengan Tim LBH Kepton di Kantor Dinas Sosial, Jumat (20/11/2026).
Menurut Fadjri, sebelum melakukan pendataan, pihak pelaksana seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Ia juga mempertanyakan dokumen yang dijadikan dasar oleh tim LBH Kepton karena berkaitan dengan masa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara sebelumnya, almarhum Abdul Gani Kasuba.
Menurutnya, relevansi dokumen tersebut, termasuk kewenangan pihak yang menerbitkannya, perlu dipastikan kembali agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau mau melakukan sesuatu di rumah orang, seharusnya minta izin terlebih dahulu. Apalagi ini menyangkut masyarakat kami. Jangan sampai masyarakat diberikan harapan mengenai bantuan, sementara pemerintah daerah sendiri belum mendapatkan kejelasan mengenai program tersebut,” ujarnya.
Fadjri menegaskan, sesuai hasil pertemuan untuk sementara aktivitas pendataan LBH Kepton dihentikan sampai ada hasil koordinasi dan keputusan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pihak LBH Kepton.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan uang maupun dokumen pribadi kepada pihak yang menawarkan pengurusan bantuan eks pengungsi, terlebih ketika dasar hukum dan kepastian program belum jelas.
Sementara itu, koordinator pendata LBH Kepton Maluku Utara, Mariono, usai audensi mengklaim pendataan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat tugas dan dokumen pendukung, termasuk putusan pengadilan serta surat tugas tim teknis.
Terkait uang Rp150 ribu yang diminta dari warga, Mariono menyebut dana tersebut bukan pungutan resmi pemerintah, melainkan partisipasi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama.
Ia merinci, Rp70 ribu dialokasikan untuk pengurusan dokumen di tingkat LBH, sedangkan Rp80 ribu lainnya digunakan untuk kebutuhan operasional dan transportasi tim pendata.
Mariono membantah pihaknya melakukan pungutan tanpa penjelasan kepada masyarakat. Ia juga mengungkapkan sekitar 500 berkas warga Halsel telah dinyatakan lengkap oleh timnya.
Bahkan, ia mengklaim telah mengirimkan uang sebesar Rp35 juta kepada pengurus LBH di tingkat pusat untuk kebutuhan pengurusan dokumen tersebut.
Namun, di tengah proses pendataan itu, Mariono mengakui belum memperoleh kepastian mengenai ketersediaan anggaran, mekanisme pencairan, maupun waktu penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Mengenai nominal bantuan, ia menyebut angka Rp5 juta sebagai bagian yang diharapkan dapat diterima masyarakat dari proses yang sedang diperjuangkan. Angka tersebut dikaitkan dengan klaim sisa Rp15 juta dari nilai yang sebelumnya menjadi perkara.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan bahwa dana Rp5 juta tersebut telah tersedia. Mariono juga menyampaikan bahwa aktivitas lapangan untuk sementara ditunda sambil menunggu koordinasi dengan Gubernur Maluku Utara dan pihak LBH Kepton.
Dengan demikian, persoalan pendataan eks pengungsi di Halsel kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka, mulai dari legalitas pelaksana, dasar permintaan biaya Rp150 ribu, pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, hingga kepastian sumber anggaran dan mekanisme pencairan bantuan Rp5 juta.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas pihak segera dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terus dibayangi ketidakpastian terkait bantuan yang dijanjikan.
(Idal/Red)












Tinggalkan Balasan