Transformasi Komunikasi Politik Maluku Utara di Era Digitalisasi
Di era digital terjadi perubahan besar dalam cara pemerintah, media, politisi, dan masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berdampak pada struktur kekuasaan, interaksi, persepsi publik, dan dinamika demokrasi. Ada berbagai macam penggeseran dalam sistem komunikasi politik dalam negara, yang terjadinya berbagai macam dampak problematika karena di sebabkan oleh interaksi yang tidak betul-betul menjamin kehidupan banyak orang dan kekuasaan yang di inginkan dalam sistem politik saat ini.
Komunikasi politik di Maluku Utara sudah lama bukan hanya berkaitan dengan kampanye resmi, tetapi juga melibatkan media lokal, tokoh adat, keagamaan, dan penggunaan framing media tertentu untuk mempengaruhi tujuan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dalam komunikasi politik di Maluku Utara saat ini mengalami momentum ganda dari perkembangan teknologi dan media serta kompleksitas sosial dan budaya lokal.
Strategi kampanye modern dan digital, termasuk pemanfaatan media sosial. Sebagai mana studi kepada gubernur Maluku Utara yakni Sherly Tjoanda, sebagai contoh menunjukkan bahwa menggunakan media sosial dan cerita pribadi adalah strategi yang efektif dalam membangun citra yang inklusif dan menarik kelompok muda dan perempuan, terutama dalam konteks budaya yang didominasi oleh laki-laki.
Pendekatan dalam kampanye tidak hanya melalui “ketokohan, jaringan tradisional atau politik. tetapi juga melalui konten digital, interaksi online, dan pendekatan langsung ke masyarakat melalui media sosial, yang membuat komunikasi politik lebih responsif dan “hidup”.
Ahli komunikasi politik mengatakan komunikasi politik di CV digital ditandai oleh beberapa pergeseran, termasuk cara politisi berinteraksi dengan publik melalui media sosial, peningkatan partisipasi warga, dan penyebaran informasi secara luas. Evolusi ini juga menghadirkan tantangan, seperti penyebaran misinformasi dan polarisasi yang memburuk akibat kamar gema (echo chambers).
Para cendekiawan seperti Doris Graber dan Denis McQuail telah menyoroti peran media massa dalam membentuk opini publik, sementara Kathleen Hall Jamieson dan Joseph N. Cappella menekankan pentingnya retorika (seni berbicara/berpidato). Platform digital memfasilitasi interaksi yang lebih personal dan partisipatif, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap manipulasi dan fragmentasi ideologis.
Ini menunjukkan bahwa menggunakan media sosial, dalam komunikasi politik juga bukan hal yang baik tapia ada keburukanya, walaupun memudahkan manusia dalam berinteraksi dan menyampaikan informasi lebih cepat sertah muda, namu komunikasi politik sering terjadinya manipulasi di saat menggunakan media massa. Saat ini juga memicunya politik global yang krusial, setiap orang dalam pemerintahan menginginkan kekuasan dalam berpolitik.
Apalagi, di Maluku Utara terjadinya berbagi macam penggeseran humanisasi terhadap sesama. karena dalam kebutuhan yang di inginkan dalam dunia digitalisasi saat ini. Adapun Maluku Utara dikenal dengan berbagai macam kekayaan alam yang menarik pantisan para pemerintah untuk mendominasi para kaum-kaum imprialis/kapitaliasme, dengan membangun berbagai macam investasi pertambangan nikel, emas, dan PT industri lainya.
Sehingga transformasi pemerintahan maluku utara komunikasi politiknya juga merobah cara pandang politik secara drastis. Sehingga membuka peluang partisipatif yang luas, akan tetapi memberikan kerentanan baru yang harus di kelolah dengan bijak yaitu dengan peningkatan literasi digital dan kerangka etika komunikasi yang kuat untuk memastikan demokrasi sehat dan beriorentasi kepada kesejatraan publik.***
DION TAJIR
Mahasiswa Komunikasi & Penyiaran Islam UMMU
Tinggalkan Balasan