Pasca Munas, KBPP Polri Kota Ternate Ajak Masyarakat dan Kader Jaga Kondusivitas
Katasatu- Pengurus Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kota Ternate, Erwinto M, mengajak seluruh masyarakat serta jajaran pengurus dan kader organisasi agar tetap menjaga kondusivitas pasca pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri tahun 2026.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul adanya dugaan penggiringan opini terkait dinamika internal organisasi setelah Munas berlangsung.
Menurut Erwinto, dinamika yang muncul usai pelaksanaan Munas merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi besar. Meski demikian, ia meminta seluruh kader tidak mudah terpancing isu maupun informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Sebagai keluarga besar KBPP Polri, kami mengimbau seluruh pengurus dan masyarakat agar tetap tenang, bijak dalam menyikapi informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh opini yang dapat memperkeruh suasana,” ujar Erwinto.
Pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sendiri dimulai pada 15 Mei 2026 di Jakarta. Selanjutnya, agenda pemilihan kepengurusan digelar pada 20 hingga 21 Mei 2026 di Mabes Polri. Pasca Munas, muncul berbagai dinamika dan tanggapan di sejumlah daerah, termasuk di Maluku Utara dan Kota Ternate.
Dalam kesempatan tersebut, Erwinto M juga menyampaikan ucapan selamat kepada AH Bimo Soeryono yang terpilih sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.
“Kami dari KBPP Polri Resort Ternate mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak AH Bimo Soeryono. Kami berharap organisasi ini terus tumbuh menjadi wadah yang solid, aktif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
Erwinto berharap kepengurusan baru KBPP Polri dapat memberikan penguatan dan pembinaan hingga ke tingkat daerah, khususnya bagi KBPP Polri di wilayah Polda Maluku Utara.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar roda organisasi dapat berjalan lebih profesional tanpa meninggalkan semangat persaudaraan dan solidaritas antaranggota.
Sebagai penutup, ia menegaskan pentingnya seluruh pihak menghormati mekanisme organisasi serta menyerahkan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku.
“Persatuan dan solidaritas adalah harga mati demi menjaga nama baik KBPP Polri di mata masyarakat,” tandasnya. (ata)
Tinggalkan Balasan