Pendapatan Speedboat Lokal Anjlok, Koperasi SBS Minta Pemkab Halsel Bertindak
Katasatu – Koperasi Sibela Bintang Selatan (SBS) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional kapal cepat milik Harita yang melayani rute Kupal–Kawasi.
Ketua Koperasi SBS, Rusmin Rauf, menilai kehadiran kapal cepat tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha transportasi laut milik masyarakat.
Menurutnya, sejak kapal cepat beroperasi, arus penumpang beralih secara drastis sehingga pendapatan para pemilik dan motoris speedboat lokal mengalami penurunan tajam.
“Sejak kapal cepat tersebut beroperasi, arus penumpang beralih secara drastis. Akibatnya, pendapatan para pelaku usaha transportasi lokal, khususnya pemilik dan motoris speedboat, anjlok hingga ke titik terendah,” ujar Rusmin kepada sejumlah media, Minggu (28/6/2026).
Rusmin mengatakan, Pemkab Halmahera Selatan harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi laut. Saat ini, kata dia, banyak speedboat lokal yang terpaksa tidak beroperasi karena minimnya jumlah penumpang.
“Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan. Banyak speedboat lokal yang menganggur karena sepinya penumpang. Situasi ini diperparah dengan tingginya biaya operasional yang tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diperoleh,” katanya.
Ia menambahkan, tarif angkutan yang terus menurun membuat para pelaku usaha kesulitan menutupi biaya operasional. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa adanya kebijakan pemerintah, maka usaha transportasi rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat terancam bangkrut.
“Biaya operasional yang kami keluarkan sudah tidak sebanding dengan pendapatan yang masuk. Tarif angkutan terus tergerus. Jika tidak ada intervensi pemerintah, usaha rakyat yang telah bertahun-tahun menopang ekonomi keluarga kami berada di ambang kebangkrutan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan usaha transportasi lokal, Koperasi SBS menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Halmahera Selatan, diantaranya:
- Meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan jadwal operasional kapal cepat Harita agar tidak mematikan mata pencaharian pelaku transportasi lokal.
- Mendorong adanya standardisasi dan pengaturan tarif angkutan rute Kupal–Kawasi guna menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menjaga stabilitas tarif transportasi.
- Meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kebijakan yang berpihak kepada para pemilik dan pekerja transportasi laut lokal.
- Memastikan masyarakat pelaku usaha lokal memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari aktivitas transportasi di wilayah tersebut.
Koperasi SBS berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak menutup mata terhadap kondisi yang dihadapi para pelaku usaha transportasi lokal.
Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan menghadirkan solusi yang berkeadilan agar keberlangsungan usaha masyarakat tetap terjaga serta roda perekonomian lokal tidak semakin terpuruk. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan