Kenaikan Harga BBM Bebani Pengusaha Speed Boat, Koperasi SIBELA Minta Subsidi Pemerintah
Katasatu – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan dalam beberapa bulan terakhir telah memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha transportasi laut di Kabupaten Halmahera Selatan. Terutama bagi pengusaha speed boat yang melayani rute strategis Kupal–Kawasi, kenaikan biaya operasional akibat harga BBM yang meningkat dinilai semakin memberatkan kondisi usaha.
Ketua Koperasi SIBELA Bintang Selatan, Rusmin Ra’uf, menyampaikan bahwa biaya bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam pengelolaan operasional speed boat. Setiap kali harga BBM naik, biaya perjalanan langsung bertambah sementara kemampuan masyarakat untuk membayar tarif angkutan tetap terbatas.
“Kami sangat merasakan beban ini. Biaya operasional meningkat cukup signifikan, namun tarif yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat sulit dinaikkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan layanan transportasi laut bagi warga akan terganggu dan bahkan berhenti beroperasi,” ujar Rusmin, Rabu (24/6/2026).
Rute Kupal–Kawasi memiliki peran vital sebagai urat nadi mobilitas, baik untuk kebutuhan sosial warga maupun aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ia meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah agar memberikan solusi bagi kelangsungan usaha pengusaha lokal.
“Kami memohon agar pemerintah memberikan subsidi BBM atau bantuan operasional bagi pengusaha speed boat di rute ini. Dukungan ini sangat penting agar tarif angkutan tetap terjangkau dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Selain dampak kenaikan harga BBM, para pengusaha juga menghadapi tantangan lain yakni persaingan yang semakin ketat. Masih beroperasinya layanan kapal cepat milik perusahaan tambang pada rute yang sama menyebabkan jumlah penumpang dari masyarakat menurun, sehingga pendapatan operator speed boat lokal menjadi lebih terbatas.
Koperasi SIBELA Bintang Selatan berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi yang beroperasi di kawasan tersebut. Tujuannya adalah terciptanya keseimbangan antara kebutuhan operasional perusahaan dengan hak masyarakat atas akses transportasi yang aman dan terjangkau.
“Transportasi laut masyarakat selama ini menjadi sarana utama bagi warga pesisir untuk beraktivitas dan berinteraksi antar wilayah. Oleh sebab itu, kami berharap ada kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan usaha ini,” tegas Rusmin.
Ia berharap dengan adanya dukungan berupa subsidi atau insentif dari pemerintah, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga, usaha speed boat lokal dapat tetap bertahan. Dengan begitu, layanan transportasi laut yang menjadi tulang punggung ekonomi dan sosial masyarakat kepulauan dapat terus berkelanjutan.
Para pelaku usaha pun optimis, jika mendapat dukungan yang tepat, layanan transportasi laut akan tetap terjaga, aman, terjangkau, dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat yang bergantung pada jalur laut setiap harinya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan