Pendapatan Pengusaha Speed Boat Menurun, Koperasi Sibela Minta Pemerintah Turun Tangan
Katasatu – Koperasi Sibela Bintang Selatan mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem transportasi laut yang beroperasi pada rute Kupal–Kawasi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Desakan tersebut muncul menyusul menurunnya pendapatan para pengusaha speed boat milik masyarakat yang selama ini melayani rute tersebut. Kondisi itu diperparah dengan meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta persaingan layanan transportasi yang beroperasi pada jalur yang sama.
Ketua Koperasi Sibela Bintang Selatan, Rusmin Ra’uf atau yang akrab disapa Rocky, mengatakan keberadaan kapal cepat milik PT Harita Group yang melayani mobilitas pekerja dan kebutuhan operasional perusahaan dinilai turut memengaruhi jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi laut milik masyarakat.
Menurut Rusmin, para pelaku usaha transportasi lokal selama ini menggantungkan sumber pendapatan mereka dari layanan penyeberangan Kupal–Kawasi. Karena itu, berkurangnya jumlah penumpang berdampak langsung terhadap penghasilan pemilik speed boat, nahkoda, maupun awak kapal.
“Kami meminta pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan pihak PT Harita Group untuk duduk bersama mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Transportasi masyarakat lokal harus tetap mendapat ruang untuk berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar,” ujar Rusmin, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa Koperasi Sibela Bintang Selatan tidak menolak investasi maupun aktivitas usaha yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, menurutnya, keberadaan investasi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat lokal.
“Kami tidak menolak investasi maupun kegiatan usaha yang ada di daerah ini. Yang kami perjuangkan adalah keberlangsungan usaha masyarakat lokal agar tetap dapat hidup dan berkembang di tanahnya sendiri,” katanya.
Koperasi Sibela Bintang Selatan juga meminta adanya evaluasi terhadap pola operasional transportasi di rute Kupal–Kawasi agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan kepentingan masyarakat yang bergantung pada sektor transportasi laut.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha transportasi masyarakat dengan pihak perusahaan guna mencari solusi yang saling menguntungkan, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir, serta tetap mendukung iklim investasi di Kabupaten Halmahera Selatan,” tuturnya.
Rusmin menambahkan, apabila aspirasi dan permohonan dialog tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai, pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah penyampaian aspirasi secara resmi dan damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami berharap pemerintah dapat segera memfasilitasi dialog sehingga ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” tutupnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan