Koperasi SBS Desak Kebijakan Transportasi Laut yang Berkeadilan di Rute Kupal–Kawasi
Katasatu – Pengurus Koperasi Sibela Bintang Selatan (SBS) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) segera memfasilitasi rapat koordinasi yang melibatkan PT Harita Group, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta Koperasi SBS guna membahas berbagai persoalan transportasi laut di rute Kupal–Kawasi.
Ketua Koperasi SBS, Rusmin Rauf, mengatakan rapat koordinasi tersebut penting sebagai forum untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha transportasi laut lokal.
“Kami berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pihak terkait agar persoalan transportasi laut dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah,” ujar Rusmin dalam pernyataan sikapnya, Senin (29/6/2026).
Dalam pernyataannya, Koperasi SBS menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Pertama, pemerintah daerah diminta segera menggelar rapat koordinasi bersama PT Harita Group, Pertamina, Dinas Perhubungan, dan Koperasi SBS untuk menghasilkan solusi yang adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kedua, Koperasi SBS meminta agar karyawan PT Harita Group golongan I, II, dan III dialokasikan menggunakan jasa speed boat lokal pada rute Kupal–Kawasi dan sebaliknya sebagai bentuk pemberdayaan transportasi laut milik masyarakat.
Ketiga, pemerintah daerah didesak melakukan evaluasi terhadap operasional empat kapal cepat milik PT Harita Group, termasuk dampaknya terhadap layanan transportasi masyarakat, keberlangsungan usaha speed boat lokal, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan transportasi di wilayah tersebut.
Keempat, apabila hasil evaluasi menunjukkan keberadaan armada tersebut tidak lagi proporsional dengan kebutuhan layanan dan berdampak signifikan terhadap pelaku usaha lokal, pemerintah diminta mengkaji pencabutan trayek dua kapal cepat milik PT Harita Group sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelima, Koperasi SBS meminta pemerintah menyusun kebijakan yang mampu menciptakan ruang usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi pelaku transportasi laut lokal.
Keenam, pemerintah juga diminta menjamin kepastian serta transparansi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan transportasi laut di rute Kupal–Kawasi.
Ketujuh, Pertamina didesak menyediakan BBM subsidi jenis Pertalite bagi transportasi laut yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi, guna membantu menekan biaya operasional para operator speed boat.
Rusmin menegaskan, seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat dan pelaku usaha lokal yang menginginkan penyelesaian melalui jalur dialog, bukan konfrontasi.
Menurut Rusmin, pihaknya mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi daerah. Namun, investasi juga harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal.
“Karena itu, kami berharap pemerintah daerah segera mempertemukan seluruh pihak agar tercipta kebijakan yang adil, transparan, serta mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, pelayanan transportasi, dan keberlangsungan usaha masyarakat di rute Kupal–Kawasi,” tegasnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan