Kadispen Taliabu Bantah Ada Pemotongan Dacil Guru
Katasatu- Beredarnya informasi skandal pemotongan Dacil guru yang baru-baru ini menggoncang bumi hemungsia-sia Dufu, hingga menyeret Komisi II DPRD Pulau Taliabu.
Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu, Haruna Masuku menegaskan tidak ada pemotongan Dacil Guru dlingkup Dinas Pendidikan Pulau Taliabu.
Dirinya mengaku kaget ketika mendapat informasi yang beredar di media sosial, bahwa adanya pungutan liar Dacil guru yang dilakukan oknum ASN di dinas yang ia pimpin.
“Saya kaget mendapat info yang beredar terkait dugaan pemotongan Dacil, setauh saya tidak ada karena saya sudah tegaskan tidak ada namanya pungli saya sampaikan secara langsung lewat WA group kepsek maupun surat edaran resmi,” tegasnya.
Katanya, jika benar adanya Pungli Dacil yang dilakukan oknum ASN Dispen Taliabu, maka ia himbaukan kepada seluruh guru penerima Dacil untuk menyiapkan bukti dan melapor, agar kita ketahui dalang atas kekacauan.
“Kalau memang benar ada yang potong Dacil, saya himbaukan agar guru-guru menyiapkan bukti dan kemudian dilaporkan agar kita tau oknum ASNnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi Katasatu.com, Senin (20/10/2025).
Haruna menegaskan, pihaknya telah menerbitkan edaran Nomor : 800/429/2025 tentang Larangan Pungutan Liar dan Gratifikasi Dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Seluruh Lembaga Satuan Pendidikan.
Sekaligus Penataan Data Jumlah Peserta Didik dan Guru, edaran itu ditujukan kepada Kepala PAUD/TK, SD dan SMP se-Kabupaten Pulau Taliabu.
Penegasan dalam edaran tercatat tiga poin penting yakni;
1. Melarang melakukan pemotongan apapun kepada seluruh Kepala sekolah dan seluruh guru dalam bentuk apapun.
2. Melarang kepada seluruh sekolah agar tidak melakukan pemungutan liar pada orang tua/ wali murid.
3. Seluruh kepala sekolah bertanggung jawab atas penginputan jumlah peserta didik yang ada pada data pokok pendidikan (Dapodik) sesuai dengan data riil pada satuan pendidikan masing-masing berdasarkan penyampaian kami secara langsung maupun pada pelatihan satu operator satu sekolah.
Haruna juga membantah tudingan adanya ASN Dinas pendidikan memberi proyek kepada Oknum anggota DPRD Pulau Taliabu.
“Itu tidak benar, hingga saat ini tidak pegawai saya yang menjanjikan akan memberikan anggota DPRD dengan Proyek,” tandasnya. (lea)
Tinggalkan Balasan