DPMD Halsel Dorong Sinergi OPD dan 249 Desa untuk Pemerataan Pembangunan

Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab. (doc: istimewa)

Katasatu – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mendorong penguatan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan merata.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama seluruh kepala desa, camat, staf ahli, serta sejumlah pimpinan OPD, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halsel itu menjadi wadah untuk menyatukan program kerja pemerintah daerah dengan kebutuhan pembangunan di 249 desa.

Zaki menjelaskan, gagasan pelaksanaan rakor tersebut berawal dari diskusi kecil bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Dari diskusi itu, muncul kesepakatan untuk menghadirkan forum yang mempertemukan seluruh pimpinan OPD dengan pemerintah desa.

“Perjalanan ini bukan hanya terjadi hari ini. Kegiatan ini berawal dari diskusi kecil bersama Kepala Dinas DP3AKB. Dari ruang diskusi itu, kami bersepakat harus ada wadah yang mempertemukan seluruh pimpinan OPD agar pembangunan di desa tidak tumpang tindih,” ungkap Zaki.

Menurutnya, setiap program pembangunan yang dilaksanakan OPD harus disinergikan dengan pemerintah desa. Dengan begitu, kegiatan pembangunan dapat saling melengkapi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kalau anggaran daerah belum cukup untuk menuntaskan suatu pembangunan, mungkin bisa dimulai oleh pemerintah daerah dan dilanjutkan oleh desa. Inilah yang kami harapkan melalui sinergi antara OPD dan pemerintah desa,” jelasnya.

Zaki juga menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor, di antaranya angka anak putus sekolah, perlindungan perempuan dan anak, serta pemerataan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

“Persoalan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah desa juga harus dilibatkan untuk mengidentifikasi dan membantu mengatasi persoalan anak putus sekolah di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, DPMD turut menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas pengelolaan pajak dan pemerataan DBH agar manfaat pendapatan daerah dapat dirasakan secara adil oleh seluruh desa.

“Kami berharap pajak yang dipungut dari 249 desa juga dapat kembali memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembagian DBH yang adil dan merata, sehingga tidak hanya dinikmati oleh beberapa desa saja,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zaki juga menyinggung persoalan perlindungan perempuan dan anak, termasuk kekerasan yang terjadi di lingkungan desa. Ia berharap DP3AKB bersama pemerintah desa dapat memperkuat pengawasan dan penanganan terhadap berbagai kasus tersebut.

Selain itu, pihaknya mengundang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas berbagai keluhan pemerintah desa terkait kepesertaan dan jaminan perlindungan.

“Masih terdapat keluhan kepala desa mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan, tetapi belum memberikan jaminan sebagaimana mestinya ketika terjadi kecelakaan kerja. Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan masih perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan,” pungkasnya.

(Idal/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup