APBD 2027 Harus Tepat Waktu, Saleh Nijar Sentil Kesiapan Dokumen OPD
Katasatu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Muhammad Saleh Nijar, S.H., mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan ketepatan waktu dalam setiap tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ia menilai, sejumlah tahapan penyusunan APBD yang mengalami keterlambatan berpotensi mengganggu proses selanjutnya. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih disiplin menyiapkan dokumen dan kebutuhan administrasi agar pembahasan anggaran tidak kembali terkendala persoalan teknis.
Peringatan tersebut disampaikan Saleh Nijar dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, di ruang Paripurna DPRD Halsel, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa tahapan penyusunan APBD telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia juga mengingatkan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah apabila pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban terkait penetapan APBD tepat waktu.
“Saya sekadar ingin mengingatkan saja bahwa di dalam ketentuan PP 12 Tahun 2019 itu mengatur soal tahapan penyusunan APBD. Nah, ada beberapa tahapan yang sudah kita terlambat, tentu mengganggu tahapan-tahapan yang lain,” ujarnya.
Saleh meminta Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar lebih proaktif mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal. Menurutnya, keterlambatan akibat persoalan teknis, seperti dokumen yang belum siap, seharusnya dapat diantisipasi.
“Saya ingin menyampaikan langsung kepada Saudara Bupati agar terus mengingatkan seluruh OPD, agar apa yang menjadi bahan dalam pembahasan kita nanti itu bisa disiapkan dari awal. Jangan lagi ada keterlambatan hanya diakibatkan oleh hal-hal yang sifatnya teknis, dokumen belum siap dan lain sebagainya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar keterlambatan tidak memaksa pemerintah daerah dan DPRD membahas serta menyelesaikan dokumen APBD secara terburu-buru dan tidak tepat sasaran. Sebab, proses yang tidak maksimal dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas dokumen anggaran yang dihasilkan.
Menurutnya, sisa waktu pada November 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
“Dalam ketentuan, dokumen APBD kita itu sudah harus disahkan satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Oleh karena itu, di bulan November ini harus kita maksimalkan betul supaya itu bisa diselesaikan,” katanya.
Menutup penyampaiannya, Saleh menegaskan komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui proses penganggaran yang tertib dan tepat waktu.
Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun DPRD, memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal penyusunan APBD agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Idal/Red)












Tinggalkan Balasan