DBH Halsel Belum Tuntas, Safri Talib Tawarkan Solusi Infrastruktur ke Pemprov

Ketua Fraksi PKB DPRD Halsel, Safri Talib. [doc: istimewa]

Katasatu – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Safri Talib, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memberikan perhatian serius terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Halsel yang hingga kini belum diselesaikan.

Safri menilai, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Safri dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di ruang paripurna DPRD Halsel, Senin (16/11/2026).

Politikus PKB tersebut mengingatkan bahwa pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan hak keuangan kabupaten, termasuk Halmahera Selatan.

Ia menyoroti sisa DBH Provinsi Maluku Utara yang menjadi hak Kabupaten Halsel mencapai Rp278 miliar. Menurutnya, nilai tersebut bukan angka kecil sehingga membutuhkan perhatian dan kepastian penyelesaian dari pemerintah provinsi.

“Saya berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Sisa DBH yang menjadi hak Kabupaten Halmahera Selatan mencapai Rp278 miliar. Jangan sampai hak keuangan daerah kita sebesar itu terus-menerus tidak mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan tersebut bukan pertama kali disuarakan. Safri mengaku telah beberapa kali menyampaikan hal serupa dalam berbagai forum pembahasan bersama pemerintah daerah maupun DPRD.

Menurutnya, keterlambatan penyelesaian hak keuangan tersebut berdampak terhadap perencanaan pembangunan di Halsel. Sebab, pemerintah daerah membutuhkan kepastian sumber pendanaan untuk menjalankan berbagai program prioritas.

“Persoalan ini sudah pernah saya sampaikan dalam sejumlah kesempatan. Karena itu, saya berharap ada perhatian dan langkah konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” katanya.

Safri juga menawarkan alternatif penyelesaian apabila pembayaran hak keuangan tersebut belum dapat dilakukan melalui mekanisme transfer langsung.

Ia mengusulkan agar kewajiban pemerintah provinsi dapat dipertimbangkan untuk dialihkan melalui pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Halmahera Selatan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian yang lebih konkret, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang belum bisa diselesaikan melalui pembayaran, kita bisa membicarakan alternatif lain. Misalnya, sebagian kewajiban itu bisa dipertimbangkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” jelasnya.

Safri mencontohkan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Bacan, termasuk wilayah Bacan Timur Tengah dan Bacan Selatan, yang dinilai dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi dapat membangun komunikasi untuk mencari solusi terbaik, sehingga persoalan hak keuangan daerah tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang terpenting, hak daerah kita harus mendapatkan perhatian dan kepastian penyelesaian. Kalau ada alternatif melalui pembangunan infrastruktur, mari dibicarakan agar masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya,” tutup Safri.

(Idal/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup