Bupati Halsel: 78 Sekolah Dapat Program Revitalisasi dari Kemendikdasmen
Katasatu — Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, menyampaikan bahwa puluhan sekolah di wilayahnya mendapatkan program revitalisasi dari pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dasar dan menengah (Kemendikdasmen) pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Bassam Kasuba saat diwawancarai usai upacara Hari Pendidikan Nasional yang dipusatkan di SMPN Unggulan Halmahera Selatan, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki lebih dari 400 sekolah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, salah satunya melalui program revitalisasi yang bersumber dari Kementerian Pendidikan.
“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapatkan program revitalisasi sekolah dari kementerian, dan saat ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Ia merinci, jumlah sekolah yang menerima program revitalisasi tersebut terdiri dari 61 Sekolah Dasar (SD), 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Program tersebut, kata dia, dikelola langsung oleh masing-masing sekolah.
“Pengelolaannya langsung ke sekolah. Saat ini masih dalam proses, termasuk tahapan perjanjian kerja sama (PKS) antara sekolah dan kementerian,” jelasnya.
Terkait besaran anggaran, Bassam mengaku belum dapat membeberkan nominalnya karena masih dalam proses administrasi di tingkat pusat.
“Kita belum bisa sampaikan nominalnya, karena masih berproses. Yang jelas program ini untuk menjawab kebutuhan perbaikan infrastruktur sekolah di Halmahera Selatan,” katanya.
Lebih lanjut, Bassam menjelaskan bahwa usulan revitalisasi sekolah diawali dari masing-masing satuan pendidikan, kemudian didukung oleh pemerintah kabupaten sebelum diajukan ke kementerian untuk diverifikasi.
“Sekolah mengusulkan sesuai kebutuhan, lalu kita dukung dan sampaikan ke kementerian. Setelah diverifikasi, baru ditetapkan penerimanya,” jelasnya.
Selain itu, Bupati mengatakan, pemerintah daerah juga tetap berkomitmen menangani berbagai persoalan infrastruktur pendidikan yang belum terakomodasi dalam program pusat.
“Ini menjadi kewajiban kita. Pemenuhan fasilitas pendidikan yang memadai adalah bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung upaya pemerintah daerah dalam menjajaki dukungan dari sektor perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun hingga saat ini, kerja sama tersebut masih dalam tahap pembangunan komitmen.
“Kita masih membangun kesepakatan dengan pihak perbankan. Mudah-mudahan ke depan bisa terealisasi,” pungkasnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan