Tim Karateker Diduga Cari Keuntungan Pribadi di Musdalub HIPMI Malut, BPP Didesak Ambil Langkah
Katasatu- Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) HIPMI Maluku Utara (Malut) diterpa isu tak sedap. Hajatan organisasi pengusaha muda ini dituding beralih fungsi menjadi ajang transaksional untuk mencari keuntungan sepihak, alih-alih memajukan iklim usaha daerah.
Isu ini menggelinding setelah tangkapan layar percakapan mantan Ketua OKK HIPMI Malut periode 2022–2025, Mohdar Bailusy, bocor ke publik melalui grup WhatsApp.
Dalam percakapan tersebut, Mohdar yang kini menjabat sebagai tim caretaker, secara tersirat mengakui adanya motif tertentu di balik Musdalub dengan menulis: “Cari untung tarada la cari rugiiii.”
Para pengurus BPC kabupaten/kota menilai, agenda Musdalub disinyalir sengaja didesain sebagai pemenuhan formalitas demi mengamankan suara salah satu kandidat Calon Ketua Umum (Caketum) di level munas.
“Informasi yang kami himpun, ada dugaan salah satu kandidat Caketum HIPMI yang mendanai Musdalub ini demi melahirkan figur ketua yang sesuai pesanan dia. Nilai anggarannya fantastis, diduga menyentuh angka Rp1,5 miliar,” beber perwakilan pengurus BPC HIPMI kabupaten/kota.
Sorotan tajam ini tidak hanya mengarah pada Mohdar. Mantan Ketua Umum HIPMI Malut 2019–2022, Bahtiar Kader, juga disebut-sebut ikut membidani proses Musdalub yang rencananya digelar dalam waktu dekat ini.
“Kami menduga Bahtiar dan Mohdar digerakkan oleh motif keuntungan materiil semata, tanpa ada komitmen membesarkan marwah HIPMI ke depan,” tegas pengurus BPC.
Kekecewaan BPC kian memuncak karena tim caretaker yang ditunjuk oleh pusat dianggap justru mempermudah manuver yang merusak tatanan organisasi. Proses Musdalub yang terus tertunda dan berulang-ulang membuat pengurus di tingkat daerah merasa dimanfaatkan.
“Kami seperti dijadikan pelengkap saja. Diminta menyetor rekomendasi nama, diminta hadir, bahkan rencana Musda besok adalah yang ketiga kalinya. Ini murni ambisi pragmatis yang berorientasi uang,” keluh mereka.
Atas dasar itulah, jajaran BPC mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk mengambil langkah konkret dan berhenti menciptakan ketidakpastian di Maluku Utara.
Menurut mereka, daripada menggelar Musda tanpa substansi dan gagasan bagi perekonomian Malut, lebih baik mekanisme pemilihan diserahkan sepenuhnya ke pusat.
“BPP tunjuk langsung saja siapa yang mau dijadikan Ketua HIPMI Malut. Kalau proses Musdanya dipaksakan seperti ini, hasilnya sudah bisa ditebak,” tutup pernyataan bersama BPC tersebut. (ata)
Tinggalkan Balasan