Dinkes Halsel Ungkap Tantangan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kepulauan
Katasatu – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menyoroti sejumlah tantangan dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Mulai dari keberadaan tenaga medis di desa, keterlambatan distribusi obat, hingga persoalan pembiayaan rujukan pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Asia Hasyim, SKM., M.Kes., mengatakan, secara umum pelayanan kesehatan di tingkat desa telah didukung tenaga kesehatan. Namun, kedisiplinan dan koordinasi terkait keberadaan petugas di tempat tugas masih perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, terkadang terdapat tenaga kesehatan yang meninggalkan tempat tugas tanpa pemberitahuan atau koordinasi terlebih dahulu. Kondisi ini berpotensi mengganggu pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.
“Terkadang tenaga kesehatan meninggalkan tempat tugas tanpa pemberitahuan. Hal seperti ini yang masih perlu dikoordinasikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelas Asia saat ditemui di Kantor DPRD Halsel, Senin (2/11/2026).
Ia menegaskan, koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu diperkuat untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan pertolongan medis.
“Persoalan distribusi obat juga menjadi tantangan tersendiri. Meski ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan desa sudah diupayakan, kondisi geografis Halsel yang terdiri atas banyak pulau membuat distribusi obat tidak selalu berjalan tepat waktu,” ungkapnya.
Kata dia, pengiriman obat yang mengandalkan transportasi laut terkadang mengalami keterlambatan. Akibatnya, tenaga kesehatan di desa berpotensi menghadapi kekurangan persediaan obat sebelum pasokan berikutnya tiba.
“Tantangan lainnya adalah pelayanan rujukan pasien, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan membutuhkan transportasi laut untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,” ucapnya.
Asia menilai, persoalan pembiayaan rujukan perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika harus mendapatkan penanganan medis lanjutan.
“Pembiayaan rujukan perlu mendapat perhatian serius, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang membutuhkan transportasi laut untuk menjangkau fasilitas kesehatan rujukan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, tidak semua pasien membutuhkan penanganan dan mekanisme rujukan yang sama. Keputusan merujuk pasien harus mempertimbangkan kondisi kesehatan, tingkat kegawatan, serta kebutuhan medis yang bersangkutan.
Dalam kondisi tertentu, pasien harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana, prasarana, dan tenaga medis lebih lengkap. Karena itu, mekanisme rujukan perlu ditata dengan baik agar pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan tanpa terkendala persoalan pembiayaan.
“Pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan harus mendapatkan rujukan sesuai kondisi medisnya. Karena itu, mekanisme rujukan harus berjalan sesuai prosedur agar pasien memperoleh pelayanan dan penanganan yang tepat,” pungkasnya.
(Idal/Red)
Tinggalkan Balasan