Silpa Halsel Rp29,87 Miliar Masuk Pembiayaan APBD Perubahan 2026
Katasatu – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menjelaskan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp29.877.112.456 sebagai penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat menjawab pandangan umum Fraksi APSI dalam rapat paripurna DPRD Halsel, Rabu (2/9/2026).
Selain menjelaskan SiLPA, pemerintah daerah juga memberikan penjelasan mengenai kenaikan belanja daerah sebesar Rp18,587 miliar yang menjadi perhatian Fraksi APSI.
Helmi menegaskan, penambahan maupun pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 tidak dilakukan semata-mata karena tersedianya ruang anggaran.
Penyesuaian anggaran dilakukan melalui evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan APBD, perubahan asumsi pendapatan dan belanja, kebutuhan prioritas serta kemampuan fiskal daerah.
“Penambahan maupun pengurangan anggaran tidak dilakukan semata-mata berdasarkan tersedianya ruang anggaran, tetapi melalui proses evaluasi,” jelasnya.
Untuk sejumlah pertanyaan yang bersifat teknis dan membutuhkan pendalaman, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait.
“Pemerintah daerah menilai setiap kebijakan anggaran harus dapat dijelaskan secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek kebijakan, penganggaran, pelaksanaan maupun hasil yang dicapai,” ujarnya.
Sementara itu, Helmi menjelaskan SiLPA sebesar Rp29,877 miliar yang menjadi penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026 berasal dari sejumlah sumber.
Pertama, SiLPA BLUD RSUD. Kedua, SiLPA kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketiga, SiLPA Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
“SiLPA tersebut juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, SiLPA nonkapitasi serta SiLPA Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ungkapnya.
Pemerintah daerah memastikan seluruh catatan dan pertanyaan fraksi yang membutuhkan penjelasan lebih rinci akan menjadi bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya bersama DPRD. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan