Kurangi Ketergantungan Dana Pusat, Pemkab Halsel Siapkan Strategi Dongkrak PAD

Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat membacakan jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD Tahun 2027. (doc: Katasatu)

Katasatu – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah aktivitas industri pertambangan. Potensi ekonomi dari kehadiran perusahaan tambang dinilai perlu dioptimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat membacakan jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Paripurna DPRD Halsel, Jumat (20/11/2026).

Helmi mengatakan, pemerintah daerah sepakat bahwa kemandirian fiskal masih menjadi tantangan strategis yang harus diperkuat. Sebab, struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi dana transfer pemerintah pusat, yang sebagian penggunaannya telah ditentukan.

Karena itu, dalam rancangan APBD 2027, optimalisasi PAD ditempatkan sebagai salah satu prioritas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.

“Kami sepakat sepenuhnya bahwa kemandirian fiskal merupakan tantangan strategis yang harus terus kita perkuat bersama,” ujar Helmi.

Ia menjelaskan, sejumlah potensi pajak yang akan dioptimalkan dari aktivitas perusahaan tambang antara lain Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pajak air tanah.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan melakukan rekonsiliasi data produksi bersama kementerian terkait. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan akurasi data yang menjadi dasar perhitungan penerimaan daerah.

Pemkab juga mendorong keterlibatan pengusaha lokal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rantai pasok kebutuhan industri pertambangan.

“Kita ingin potensi ekonomi dari kehadiran perusahaan tambang dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi daerah,” katanya.

Tidak hanya pertambangan, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, fasilitas rantai dingin atau cold storage, serta pembinaan tata kelola perikanan.

Helmi menyebutkan, kedua sektor tersebut perlu disinergikan sehingga industri pertambangan dapat menjadi salah satu pasar penyerap hasil produksi masyarakat lokal.

“Kami juga mensinergikan kedua sektor ini dengan mengupayakan industri pertambangan sebagai pasar penyerap utama hasil produksi lokal, sehingga tercipta perputaran ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.

(Idal/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup