Potensi PAD Galian C Tak Terserap, Pemkab Halsel Diminta Evaluasi Tata Ruang
Katasatu – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dari sektor pertambangan Galian C dinilai belum tergarap maksimal. Ketatnya penetapan zona dalam tata ruang disebut menjadi salah satu penyebab mayoritas aktivitas pengambilan material batuan dan tanah di daerah itu belum mengantongi izin resmi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik IKB Makayoa Halsel, Adi Hi. Adam, mengungkapkan hampir 99 persen aktivitas pengambilan material Galian C di Halsel diduga belum memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari sejumlah lokasi potensial yang justru masuk dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun kawasan lindung.
“Penetapan zona yang terlalu luas tanpa kajian mendalam menyebabkan hampir 99 persen kegiatan pengambilan material di Halmahera Selatan tanpa izin resmi. Lokasi yang sebenarnya layak untuk kegiatan pertambangan justru terhalang ketentuan tata ruang,” ungkap Adi kepada media ini, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat masyarakat dan pengusaha kesulitan mengurus SIPB melalui pemerintah provinsi. Padahal, sebagian lahan yang ditetapkan sebagai RTH atau kawasan lindung, menurutnya, secara faktual merupakan lahan terbuka yang memiliki potensi material batuan dan tanah untuk dimanfaatkan.
Dampaknya bukan hanya pada ketidakpastian legalitas usaha, tetapi juga hilangnya peluang pemerintah daerah memperoleh PAD dari aktivitas ekonomi tersebut. Kegiatan yang tidak memiliki izin resmi berpotensi membuat penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi tidak terserap secara optimal.
“Dengan dialihfungsikannya lokasi yang secara teknis dan lingkungan memang layak dari kawasan lindung atau RTH menjadi kawasan peruntukan lain (APL), masyarakat dapat mengajukan izin pertambangan secara sah. Dampak langsungnya adalah meningkatnya PAD yang selama ini tidak terserap karena kegiatan berjalan di luar aturan,” jelasnya.
Atas kondisi itu, Adi meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan evaluasi terhadap penetapan tata ruang, khususnya pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi pertambangan.
Menurutnya, evaluasi harus didasarkan pada kajian teknis dan lingkungan secara mendalam, bukan sekadar mengubah status kawasan untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam.
“Penyesuaian kawasan pertambangan membawa dampak positif bagi ketertiban, keamanan lingkungan, serta peningkatan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,” tegasnya.
Ia berharap, penataan ruang yang lebih proporsional dapat membuka peluang legalisasi usaha Galian C, memperkuat pengawasan aktivitas pertambangan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.
(Red)











Tinggalkan Balasan