Ratusan Miliar DBH Belum Masuk Kas Daerah, Pemkab Halsel Terus Berkoordinasi
Katasatu – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, terus mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera merealisasikan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang nilainya telah mencapai ratusan miliar rupiah.
Pemkab Halsel berharap pembayaran hak keuangan daerah tersebut dapat dilakukan secara proporsional pada tahun anggaran 2027, sehingga dapat membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-38 Masa Persidangan III Tahun 2026, Jumat (20/11/2026).
Helmi menjelaskan, penyesuaian target penerimaan DBH dari pemerintah provinsi dalam rancangan APBD 2027 merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal agar perencanaan belanja daerah tidak bergantung pada penerimaan yang belum memiliki kepastian.
Menurutnya, besarnya tunggakan DBH selama ini turut memengaruhi ruang fiskal Pemkab Halsel, terutama dalam mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan.
“Saat ini, utang dana bagi hasil dari provinsi telah mencapai nilai ratusan miliar. Nominal yang sangat besar dan banyak berdampak terhadap pembiayaan pembangunan di daerah,” ujar Helmi.
Ia menegaskan, Pemkab Halsel tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus dilakukan agar pembayaran DBH yang menjadi hak daerah dapat segera memperoleh kepastian.
Pemkab juga berharap penyelesaian tunggakan tersebut tidak sebatas komitmen, tetapi disertai kejelasan mengenai waktu dan mekanisme penyalurannya.
“Olehnya itu, kami terus melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi agar dapat memastikan utang ini direalisasikan secara proporsional pada tahun 2027 nanti,” katanya.
Helmi menambahkan, DBH merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk menopang pembiayaan pembangunan serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dapat memberikan jalan keluar terbaik atas penyaluran dana bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,” tutupnya.
Untuk diketahui, sisa DBH Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten Halmahera Selatan disebut mencapai Rp278 miliar. Dari total janji transfer sebesar Rp36 miliar pada tahun anggaran 2026, hingga kini baru direalisasikan sebesar Rp1,6 miliar.
(Red)












Tinggalkan Balasan