Wagub Malut Apresiasi Dukungan Harita Nickel untuk Perkuat Penghidupan Nelayan Obi

Ibrahim (paling kanan) ketika Menerima Bantuan Kapal Ikan Kapasitas 10 GT Secara Simbolis dari Harita Nickel disaksikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara (kedua dari kanan)

Katasatu- Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi dukungan Harita Nickel kepada Kelompok Nelayan Soligi melalui pembangunan kapal penampung ikan berukuran 10 gross tonnage (GT). Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel di Sofifi, Kamis (27/8/2026).

Ketua Kelompok Nelayan Soligi, Ibrahim, hadir mewakili kelompoknya untuk menerima secara simbolis dukungan pembangunan kapal melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Harita Nickel.

Kapal tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas perikanan sekaligus mendukung pengelolaan hasil tangkapan. Proses pengerjaan kapal juga diserahkan langsung kepada masyarakat nelayan Soligi, sebagai bagian dari pemberdayaan berbasis kearifan lokal dan pelaksanaan program padat karya.

Dukungan terhadap nelayan Soligi mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengapresiasi dukungan Harita Nickel terhadap kegiatan nelayan di Pulau Obi. Menurutnya, potensi hasil tangkapan nelayan di wilayah tersebut cukup baik sehingga perlu didukung dengan penguatan penyerapan hasil perikanan.

“Saya mengapresiasi Harita Nickel sudah mendukung kegiatan nelayan di Pulau Obi, bahkan melalui bantuan kapal nelayan dengan kapasitas 10 GT. Di Obi hasil tangkapan ikannya bagus, semoga hasil dari nelayan dapat semakin optimal diserap untuk kebutuhan perusahaan,” ujar Sarbin dalam kegiatan tersebut.

Menurut Sarbin, penguatan sektor perikanan juga sejalan dengan karakter dan budaya masyarakat Maluku Utara yang memiliki kedekatan dengan hasil laut sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari. “Masyarakat Maluku Utara gemar mengonsumsi ikan laut. Semoga berikutnya Harita Nickel juga bisa mendukung budidaya ikan, agar sektor ini dapat semakin bertumbuh,” katanya.

Ia juga menyampaikan potensi kualitas hasil perikanan dari Halmahera Selatan. Menurut Sarbin, ikan yang berasal dari wilayah tersebut memiliki kualitas yang baik. “Informasi yang menarik, ikan di daerah Halmahera Selatan berkualitas baik. Pasca ditangkap empat sampai lima jam, kualitas tetap baik walaupun tanpa es,” tambahnya.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan perikanan di Halmahera Selatan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga bagaimana hasil tersebut dapat dikelola dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.

Membangun Kolaborasi di Pesisir Obi

Bagi Ibrahim, penguatan ekonomi nelayan perlu berjalan seiring dengan kepastian dalam beraktivitas di laut. Selain dukungan sarana perikanan, Harita Nickel turut memfasilitasi komunikasi dan pendampingan administrasi antara Kelompok Nelayan Soligi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, termasuk dalam pengurusan perizinan rumpon sesuai ketentuan serta usulan pembentukan kelompok pengawasan laut berbasis masyarakat.

Dalam rencana tersebut, masyarakat berperan dalam melakukan pemantauan dan menyampaikan informasi dari lapangan. Adapun kewenangan pengawasan dan penegakan hukum tetap berada pada instansi pemerintah yang berwenang, termasuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Halmahera Selatan.

“Legalitas perizinan dan keberadaan SK Satgas tersebut merupakan payung hukum yang sangat penting bagi keselamatan dan kepastian kerja kami di laut,” ujar Ibrahim.

Upaya ini melengkapi pemberdayaan melalui kapal berkapasitas 10 GT yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan penyerapan hasil tangkapan. Sejalan dengan harapan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, pemberdayaan nelayan juga perlu terus dikembangkan agar potensi perikanan dapat memberi nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, pemberdayaan nelayan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan kapal, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas usaha, kepastian administrasi, akses pasar, dan tata kelola kegiatan perikanan yang lebih baik. (ata)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup