Transfer Daerah Turun Rp30,5 Miliar, Pemkab Halsel Siapkan Mitigasi Fiskal
Katasatu – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menyiapkan strategi mitigasi fiskal menyusul penurunan pendapatan transfer sekitar Rp30,5 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat memberikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Halsel, Rabu (2/9/2026).
Helmi mengatakan, perubahan besaran transfer, khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah provinsi, merupakan kondisi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah kabupaten.
Namun, kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih menjadi tantangan struktural dalam membangun kemandirian fiskal daerah.
“Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait kepastian dan perkembangan DBH,” ucapnya.
Ia menyebut, pemerintah juga akan melakukan rekonsiliasi data guna memastikan hak daerah atas penerimaan transfer dapat dihitung dan disalurkan sesuai ketentuan.
“Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, seluruh program dan kegiatan harus berpedoman pada skala prioritas, pencapaian target kinerja serta manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Program dalam Perubahan APBD 2026 akan dievaluasi berdasarkan urgensi, relevansi terhadap sasaran pembangunan, capaian kinerja dan kemampuan keuangan daerah.
“Belanja yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian prioritas pembangunan akan menjadi bahan evaluasi dan penajaman dalam proses pembahasan anggaran,” katanya.
Terkait sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah sepakat bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.
“Karena itu, tambahan anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan masyarakat serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, pemerintah tidak hanya akan memperhatikan pembangunan fisik, tetapi juga mutu pendidikan, pemerataan akses, kualitas guru dan dukungan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan