Belanja Daerah Halsel Lampaui 43 Persen, DPRD Ingatkan Stabilitas Keuangan Daerah
Katasatu – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menyoroti tingginya realisasi belanja daerah yang telah melampaui angka 43 persen pada triwulan pertama tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Halsel, Rustam Djalil, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (21/5/2026) sore.
Menurut Rustam, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena tingginya belanja daerah dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan pemerintah daerah, terlebih masih terdapat sejumlah kewajiban yang belum diselesaikan.
“Salah satu persoalan yang turut dibahas dalam rapat adalah belum terbayarnya tunjangan pegawai di sejumlah instansi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kata dia, berdasarkan penjelasan dalam rapat, pembayaran kewajiban tersebut kemungkinan masih menunggu masuknya dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan cair pada Juni mendatang.
“Yang jelas pemerintah daerah harus memprioritaskan pembayaran kewajiban yang bersifat wajib dan mendesak sebelum merealisasikan program lain. Pada prinsipnya yang wajib itu harus didahulukan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi II DPRD Halsel juga meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih maksimal dalam mengelola anggaran serta meningkatkan pendapatan daerah guna menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Menurut Rustam, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah tetap berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami harapkan agar pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan berbagai kewajiban yang tertunda, terutama hak-hak pegawai, setelah dana transfer pusat diterima,” pungkasnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan