Pemkab Halsel Gencar Stabilkan Harga Bahan Pokok dan Percepat Digitalisasi
Katasatu – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, resmi membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Kantor Bupati, Rabu (11/3/2026).
Acara yang menghadirkan berbagai unsur terkait menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong transformasi digital jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Pertemuan ini bertujuan untuk, menyelaraskan koordinasi dan langkah bersama seluruh pihak terkait dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Idul Fitri 2026; serta mengevaluasi perkembangan program-program yang telah berjalan serta menyusun rencana aksi komprehensif untuk tahun ini.
Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk mempercepat implementasi transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan berbagai program pemerintah daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Halsel, termasuk unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Saya mengucapkan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan penting ini. Kegiatan hari ini bukan hanya untuk menyelaraskan langkah, namun juga untuk menjalin sinergi yang kuat antar stakeholder dalam menghadapi tantangan jelang Idul Fitri, sekaligus mempercepat implementasi berbagai program strategis daerah,” ucap Bupati dalam sambutannya.
Harga Bahan Pokok Terkendali, Stok Memadai
Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Halsel menunjukkan perkembangan positif dari berbagai indikator pembangunan, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga capaian pembangunan generasi muda pada tahun 2025. Hal ini menjadi landasan yang kokoh untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Meskipun tercatat tren kenaikan harga pada periode akhir Desember 2025 hingga pertengahan Maret 2026, saat ini kondisi harga sudah mulai menunjukkan stabilitas jelang Idul Fitri. Melalui pemantauan berkelanjutan di dashboard Indeks Perkembangan Harga (IPH), tercatat bahwa harga bahan pokok cenderung menurun berkat ketersediaan stok yang memadai,” jelasnya.
Sebagian besar kebutuhan bahan pokok daerah ini dipasok dari luar wilayah, terutama dari Manado, kota dan kabupaten tetangga, serta Surabaya. Sampai saat ini, stok komoditi esensial seperti beras premium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan bawang merah tetap terjaga stabilnya.
Untuk tahun 2026, TPID Halsel akan menjalankan lima program utama sebagai upaya pengendalian harga dan pemenuhan stok bahan pokok:
1. Gerakan pasar murah sebanyak lima kali, dengan satu kali pelaksanaan menjelang Hari Raya Idul Fitri
2. Pelaksanaan High Level Meeting TPID sebanyak satu kali
3. Program inovasi berupa sekolah lapang bidang pertanian dan perikanan, sebagai kelanjutan dari program yang telah berjalan pada tahun 2025
4. Pengembangan lahan produksi bawang merah dalam kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara, dengan lahan yang telah siap digunakan
5. Optimalisasi peran kelompok tani dalam mendukung ketersediaan stok komoditi hortikultura
“Kesuksesan kelima program ini sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi lintas sektoral, terutama di tengah kondisi yang mengharuskan kita untuk bekerja lebih efisien dan terpadu,” tegas Bupati.
Peringkat Digitalisasi Melompat Signifikan
Dalam pembahasan terkait TP2DD, Bupati menyampaikan prestasi membanggakan yang diraih daerah dalam bidang transformasi digital.
“Pada tahun 2024, Kabupaten Halsel berada di peringkat ke-56 di wilayah yang mencakup Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Alhamdulillah, pada tahun 2025 kita berhasil melompat ke peringkat ke-4,” ungkapnya dengan bangga.
Peningkatan prestasi ini didukung oleh optimalisasi implementasi berbagai program digitalisasi, meskipun kendala utama yang dihadapi adalah perluasan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.
“Digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem teknis, melainkan perubahan paradigma dan cara berpikir yang harus kita terapkan bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai peluang keuangan dan layanan publik yang lebih baik,” jelas Bupati.
Untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut, pemerintah daerah akan fokus pada tiga pendekatan utama:
1. Pelaksanaan tiga kali High Level Meeting terkait digitalisasi di tingkat kabupaten
2. Pelatihan kapasitas building sebanyak dua kali setahun, dengan fokus pada literasi keuangan bagi stakeholder dan masyarakat luas
3. Kegiatan literasi masyarakat sebanyak tiga kali setahun, dengan pendekatan khusus mengingat kondisi geografis Halsel yang tersebar di wilayah kepulauan
Bupati juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah yang belum terjangkau, serta pembangunan sistem smart city dan dashboard pemerintah daerah yang terintegrasi dengan berbagai sistem kementerian terkait.
Strategi Terpadu untuk ETPD dan TP2DD
Untuk mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan meningkatkan kinerja TP2DD, Bupati menguraikan beberapa strategi kunci yang akan dijalankan:
1. Peningkatan volume transaksi pajak dan distribusi bantuan secara elektronik
2. Pemenuhan dan perluasan kanal pembayaran digital dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder
3. Percepatan penerapan Kartu Keterangan Induk (KKI) dan Surat Perintah Pembayaran Negara Daerah (SP2D) berbasis online, serta optimalisasi penggunaan sistem Content Management System (CMS) bersama dengan perbankan mitra.
(RI/Red)
Tinggalkan Balasan