Polemik Parkir Rumah Sakit, Bassam Prioritaskan Fasilitas dan Standar Pelayanan
Katasatu – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, meminta polemik kebijakan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Marabose dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, standar pelayanan, serta kepentingan masyarakat.
Bassam mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya berkepentingan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, upaya tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sistem dan fasilitas pendukung agar tidak mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam aspek pelayanan, khususnya masalah parkir rumah sakit, pasti akan kita kaji dan pelajari. Pemerintah daerah melihatnya dari sisi optimalisasi PAD, tetapi fasilitas dan sistemnya juga harus disiapkan,” ujar Bassam kepada wartawan di Kantor Bupati Halsel, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, kebijakan parkir rumah sakit tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung, kesiapan sistem pengelolaan, serta kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar.
“Seluruh aspek tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan agar penerapannya tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat, terutama pasien dan keluarga pasien yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Bassam juga mengingatkan agar polemik yang berkembang tidak berhenti pada perdebatan di ruang publik. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi melalui pembahasan yang konstruktif untuk menemukan solusi terbaik.
“Jangan terlalu banyak berdebat di ranah opini. Lebih baik kita mencari solusi untuk kepentingan pelayanan di rumah sakit,” katanya.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai persoalan parkir rumah sakit tersebut telah bergulir di DPRD Halsel. Sementara itu, pemerintah daerah akan mengkaji aspek-aspek yang menjadi kewenangannya, terutama terkait optimalisasi PAD dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan pendapatan daerah dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang nyaman dan memadai,” pungkasnya.
(Idal/Red)
Tinggalkan Balasan