BI Dorong Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi di Halmahera Selatan
Katasatu – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bersama sejumlah pemangku kepentingan tengah mengantisipasi potensi gejolak harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat langkah transformasi digital transaksi pemerintah daerah.
Hal ini menjadi fokus pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang digelar di Aula Kantor Bupati Halsel, pada Rabu (11/3/2026).
Pertemuan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang juga menjabat sebagai Ketua TPID dan TP2DD. Ia didampingi Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara Handi Susila, unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, instansi vertikal, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dua agenda utama menjadi sorotan dalam forum tersebut adalah: perkembangan inflasi terkini beserta langkah-langkah pengendalian harga menjelang momen Idul Fitri, serta strategi percepatan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Inflasi Maluku Utara 0,83 Persen, Halsel Waspada Kenaikan Harga Hortikultura
Dalam paparannya, Kepala BI Maluku Utara, Handi Susila, menyatakan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,83 persen (month to month). Kenaikan harga didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh sebesar 2,13 persen, dengan ikan segar menjadi salah satu komoditas pendorong utama.
“Menjelang Idul Fitri, masyarakat cenderung meningkatkan permintaan terhadap berbagai komoditas pangan. Oleh karena itu, sinergi erat antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk memastikan pasokan tetap lancar dan tekanan inflasi dapat dikendalikan dengan baik,” jelas Handi.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Halsel pada pekan kedua Maret 2026 juga menunjukkan tren kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan harga terutama berasal dari komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah yang selama ini kerap menjadi faktor pendorong fluktuasi harga di tingkat daerah.
Halsel Melesat ke Peringkat 4 Nasional dalam Digitalisasi
Di sisi lain, capaian transformasi digital daerah menjadi kabar menggembirakan dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan penilaian championship TP2DD tahun 2025, Kabupaten Halsel berhasil mencatatkan kemajuan yang luar biasa. Dari posisi ke-56 pada tahun 2024, daerah ini melesat hingga keperingkat 4 secara nasional dan meraih penghargaan Rookie of The Year.
“Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perubahan melalui digitalisasi. Ke depan, kita perlu terus memperkuat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta memperluas kanal pembayaran digital seperti QRIS untuk layanan pajak dan retribusi daerah,” tambah Handi.
Meski telah menunjukkan kemajuan pesat, Bank Indonesia menilai masih terdapat ruang untuk penguatan lebih lanjut, terutama dalam memperluas pemanfaatan instrumen pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan dan layanan publik.
Bupati Halsel: Stabilitas Harga dan Digitalisasi Harus Berdampak Nyata
Menanggapi perkembangan tersebut, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, menekankan pentingnya langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri. Pemerintah daerah akan memperkuat intervensi pasar melalui operasi pasar dan program Gerakan Pangan Murah guna menjaga daya beli masyarakat.
“Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama, terutama di saat masyarakat sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya dengan penuh kebahagiaan,” ucapnya.
Dalam jangka menengah hingga panjang, Bupati juga mendorong inovasi dalam program pengendalian inflasi melalui penguatan sektor produksi lokal.
Langkah ini mencakup pengembangan sekolah pertanian dan perikanan, serta penyediaan lahan pertanian bagi kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), khususnya untuk komoditas yang sering menjadi penyebab fluktuasi harga.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintahan melalui peningkatan literasi digital masyarakat dan penerapan sistem pembayaran elektronik di seluruh perangkat daerah.
“Kita berharap upaya pengendalian inflasi dan transformasi digital ini tidak hanya sebatas agenda koordinasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk seluruh masyarakat Halsel,” pungkas Bupati. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan