APBN Maluku Utara Stabil, Namun Struktur Ekonomi Masih Jadi Tantangan
Katasatu- Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menggelar media briefing rutin “Torang Pe APBN” edisi Maret 2026 pada Selasa (17/3/2026).
Kegiatan diselenggarakan secara daring melalui Microsoft Teams dan kanal YouTube Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, dengan dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di provinsi tersebut, Sakop, memaparkan kondisi ekonomi nasional dan regional terkini. Menurutnya, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun dunia menghadapi peningkatan tensi geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Tensi geopolitik tersebut berpotensi memicu volatilitas harga komoditas global seperti minyak dan emas. Namun di sisi lain, sektor manufaktur global mengalami ekspansi signifikan pada awal 2026 akibat lonjakan permintaan baru dari berbagai negara,” ujarnya.
Untuk wilayah Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi tercatat sangat tinggi, yakni 29,81 persen (year on year/yoy) pada Triwulan IV 2025. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 50,93 persen dan sektor pertambangan serta penggalian sebesar 35,06 persen, seiring dengan penguatan hilirisasi nikel.
“Namun demikian, sektor pertanian hanya tumbuh 4,93 persen. Hal ini menjadi perhatian penting agar struktur ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor ekstraktif, melainkan juga perlu memperkuat sektor non-ekstraktif guna menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang,” ungkapnya.
Dari sisi kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara meningkat menjadi 72,52, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,59 persen. Meski demikian, sejumlah indikator masih menjadi tantangan, antara lain inflasi yang mencapai 5,85 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44 persen, serta penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 102,38 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi 102,59.
“Di sisi lain, rasio gini membaik menjadi 0,275 yang menunjukkan ketimpangan mulai menurun. Dari sisi fiskal, kinerja APBN regional Maluku Utara menunjukkan tren positif. Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp682,40 miliar atau 11,29 persen dari pagu, tumbuh 61,44 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp234,54 miliar,” jelasnya.
Menurut dia, sektor transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam negeri dengan kontribusi 46,17 persen. Selain itu, penerimaan bea masuk mencapai Rp146,35 miliar yang didorong oleh meningkatnya impor suku cadang pertambangan.
“Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp2.071,79 miliar atau 14,90 persen dari pagu, sehingga terjadi defisit sebesar Rp1.389,39 miliar. Belanja mengalami pertumbuhan 5,47 persen (yoy), terutama dari peningkatan belanja barang, modal, serta Transfer ke Daerah,” ucapnya.
Pada tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah se-Maluku Utara hingga Februari 2026 mencapai Rp1.841,74 miliar atau tumbuh 5,68 persen (yoy). Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat signifikan sebesar 53,30 persen menjadi Rp219,65 miliar. Namun, pendapatan transfer masih mendominasi dengan porsi 88,07 persen.
“Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp811,41 miliar atau 6,34 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 8,46 persen (yoy). Selain itu, muncul isu strategis berupa keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant untuk Maret 2026,” pungkasnya. (RI/Red)
Tinggalkan Balasan